Menteri Keamanan Inggris Kecam Penyerangan Praktisi Falun Gong, Tegaskan Nol Toleransi Penindasan Lintas Negara

Menteri Keamanan Inggris Dan Jarvis mengecam keras penyerangan brutal terhadap praktisi Falun Gong di luar British Museum. Ia menegaskan Inggris “tidak akan pernah menoleransi” penindasan lintas negara atau intimidasi terhadap siapa pun di wilayahnya.

Melalui surat tertanggal 15 April kepada David Alton, Jarvis menyampaikan simpati kepada praktisi Falun Gong, Zhang Chunping. Ia menegaskan seluruh komunitas di Inggris berhak berlatih keyakinan mereka dengan damai tanpa rasa takut.

“Segala bentuk intimidasi, pelecehan, atau ancaman bahaya terhadap siapa pun di wilayah Inggris sama sekali tidak dapat diterima dan tidak akan pernah ditoleransi,” tulis Jarvis. “Praktisi Falun Gong, seperti halnya komunitas lain di Inggris, berhak berlatih keyakinan mereka dengan damai tanpa rasa takut.”

Tanggapan menteri tersebut merespons kekhawatiran Dr. Wei Liu terkait penyerangan terhadap Zhang pada 23 Februari, serta meluasnya intimidasi terhadap para praktisi Falun Gong di Inggris.

Kasus Penyerangan Masuk Penyidikan Kriminal

Penyerangan terjadi sekitar pukul 12.30 siang, 23 Februari, di dekat pintu belakang British Museum, London Pusat. Di sana, para praktisi Falun Gong memang sudah sejak lama membuka stan informasi resmi untuk mengenalkan latihan spiritual ini kepada pengunjung, sekaligus menangkal propaganda Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Menurut saksi mata, keributan bermula saat seorang pemandu wisata memprotes kehadiran Zhang yang sedang mengobrol dengan turis Tiongkok.

Sopir bus wisata diduga turun, merebut spanduk Zhang, dan membanting ponselnya. Saat Zhang mencoba menelepon polisi dan menghalanginya pergi, sopir itu mendorongnya hingga jatuh dan terluka di kepala.

Saksi mata menyebut pelaku mencekik leher Zhang dan meninju matanya hingga tersungkur untuk kedua kali. Pelaku bahkan menduduki dan terus memukulinya di tanah. Setelah dilerai warga yang membantunya berdiri, sopir itu diduga kembali memukulnya sebelum akhirnya masuk ke bus.

Saat bus hendak berangkat, sopir menendang tangan Zhang yang berusaha menghalangi pintu bus. Saksi mata merekam kejadian itu lalu menyerahkan bukti video dan nomor pelat bus ke polisi.

Kepolisian Metropolitan London kemudian membuka penyelidikan kriminal atas penganiayaan tersebut.

Jarvis menyatakan tidak etis mengomentari detail penyelidikan yang sedang berjalan, namun menegaskan bahwa otoritas Inggris menangani kasus ini dengan “sangat serius”.

Inggris sikapi penindasan lintas negara

Dalam suratnya, Jarvis juga menyinggung kekhawatiran yang lebih luas terkait penindasan lintas negara—yaitu penindasan oleh pemerintah asing yang menyasar para aktivis, umat beragama, atau komunitas diaspora di luar negeri melalui pelecehan, pengawasan, intimidasi, atau kekerasan.

“Pemerintah sangat serius melindungi hak, kebebasan, dan keselamatan individu,” tulisnya. “Kejahatan apa pun di Inggris yang digerakkan oleh negara asing tidak akan ditoleransi.”

Jarvis memaparkan beberapa langkah pemerintah Inggris setelah peninjauan oleh Satuan Tugas Pembela Demokrasi. Langkah-langkah tersebut meliputi penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional 2023 untuk melawan ancaman asing, pelatihan khusus penindasan lintas negara bagi seluruh 45 kepolisian wilayah, dan pembentukan tim koordinasi khusus di Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah Inggris baru saja memperbarui dan memperluas panduan publik terkait penindasan lintas negara di situs Kementerian Dalam Negeri. Panduan ini memberikan saran praktis bagi siapa saja yang merasa menjadi target intimidasi atau pelecehan oleh negara asing.

Panduan tersebut mendefinisikan penindasan lintas negara sebagai kejahatan oleh negara asing terhadap individu di Inggris, seperti pelecehan, pengawasan, disinformasi daring, penguntitan, kekerasan fisik, dan ancaman. Panduan ini menegaskan bahwa “upaya negara asing untuk mencelakai atau mengintimidasi individu di Inggris tidak akan ditoleransi.”

Panduan terbaru ini juga mendorong korban untuk melapor ke polisi, serta memaparkan langkah keamanan pribadi dan siber bagi individu berisiko tinggi—termasuk aktivis, dan umat beragama yang menjadi sasaran pemerintah asing.

Panduan terbaru ini terbit di tengah meningkatnya sorotan di Inggris terkait dugaan intimidasi asing terhadap komunitas diaspora dan agama, termasuk praktisi Falun Gong.

Suara para anggota parlemen Inggris

Pasca-insiden itu, Asosiasi Falun Dafa Inggris menerima surat dari Anggota Parlemen Feryal Clark, Preet Kaur Gill, Jo Platt, Patricia Ferguson, Cameron Thomas, dan Mark Pritchard. Mereka mengecam penyerangan terhadap praktisi Falun Gong tersebut, dan menegaskan bahwa intimidasi, pelecehan, atau kekerasan oleh pemerintah asing terhadap siapa pun di Inggris tidak akan ditoleransi.

Menanggapi kekhawatiran konstituennya, Feryal Clark menyatakan:

Banyak warga sangat prihatin atas laporan pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Tiongkok, termasuk penindasan terhadap praktisi Falun Gong.

Clark juga mengkhawatirkan keselamatan warga di Inggris yang mendapat tekanan atau gangguan dari pemerintah asing. Ia menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri menganggap tindakan itu sebagai ancaman keamanan nasional yang “tidak akan ditoleransi.”

Preet Kaur Gill juga “sangat prihatin” atas penyerangan pada 23 Februari di luar British Museum. Ia menyebutkan bahwa parlemen baru-baru ini telah berulang kali mempertanyakan masalah terkait Falun Gong dan Shen Yun.

Gill merujuk pada jawaban pemerintah tanggal 6 Maret yang menegaskan komitmen Inggris dalam melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk hak-hak praktisi Falun Gong dan Shen Yun Performing Arts. Jawaban itu juga menyatakan bahwa pemerintah memiliki “wewenang luas” untuk melawan campur tangan asing, termasuk tindakan penindasan lintas negara.

Jo Platt juga menegaskan bahwa pemerintah Inggris mengakui kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak dasar. Ia mengulang kembali bahwa intimidasi atau pelecehan oleh kekuatan asing di wilayah Inggris merupakan ancaman bagi keamanan dan kedaulatan nasional.

Sementara itu, Patricia Ferguson menyebut perlakuan Partai Komunis Tiongkok terhadap Muslim Uyghur, umat Kristen, Buddha, dan praktisi Falun Gong “sangat memprihatinkan”. Ia menegaskan masalah ini “harus ditangani dengan sangat serius.”

Ferguson juga menunjuk pada program pelatihan baru pemerintah Inggris pada Maret 2025. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan respons polisi di lapangan terhadap ancaman dari aktor negara asing.

Secara terpisah, kantor Cameron Thomas menyatakan bahwa anggota parlemen tersebut dan partai Liberal Demokrat makin khawatir atas sikap Partai Komunis Tiongkok yang dinilai kian agresif, baik di dalam Inggris maupun secara internasional.

Pihak kantor tersebut menyatakan bahwa Thomas “sepenuhnya menyadari ancaman Tiongkok terhadap demokrasi di dalam maupun luar negeri” dan akan terus mendesak pemerintah untuk melindungi kebebasan serta kepentingan nasional Inggris.