Laporan Tahunan 2025 dari Komisi AS untuk Tiongkok Menyoroti Falun Gong

Pada Hari Hak Asasi Manusia Internasional, 10 Desember, Komisi Kongres-Eksekutif tentang Tiongkok (CECC) merilis Laporan Tahunan mereka, yang sekali lagi menyoroti penganiayaan berkelanjutan Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhadap Falun Gong dan pelanggaran terkait—mulai dari penyiksaan dan pengambilan organ secara paksa di dalam Tiongkok hingga pelecehan dan ancaman yang mencapai Amerika Serikat.

Ketua CECC, Senator Dan Sullivan, menggambarkan laporan tersebut sebagai bukti pola “janji-janji Beijing yang ingkar.” Dalam praktiknya, Beijing menandatangani perjanjian hak asasi manusia internasional dan kemudian mengabaikannya, sementara secara bersamaan menggunakan pengadilan, polisi, dan peraturan sebagai alat kontrol politik di dalam dan luar negeri.

Janji yang Dilanggar #1: Konvensi Menentang Penyiksaan

Ringkasan eksekutif laporan tersebut menggarisbawahi bahwa penyiksaan tetap menjadi hal yang umum di seluruh sistem penahanan Tiongkok, termasuk penjara, pusat penahanan pra-persidangan, dan fasilitas lainnya. Para korban, termasuk praktisi Falun Gong, menghadapi pelanggaran serius seperti “pengambilan organ manusia yang disetujui negara.” Selain penyiksaan dan perlakuan buruk yang parah dalam tahanan, praktik pengambilan organ telah “dilaporkan secara luas di kalangan praktisi Falun Gong dan baru-baru ini di kalangan Uyghur.”

Laporan CECC mengkaji pelanggaran-pelanggaran ini berdasarkan kewajiban Tiongkok di bawah Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), yang diratifikasi oleh Beijing pada tahun 1988. Laporan tersebut menekankan bahwa definisi CAT mencakup setiap tindakan di mana rasa sakit fisik atau mental yang parah secara sengaja ditimbulkan pada seseorang oleh atau dengan persetujuan pejabat. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa Tiongkok gagal memenuhi kewajiban-kewajiban ini secara sistemik.

Janji yang Dilanggar #2: Konstitusi Tiongkok, Pasal 36

Dalam bab tentang kebebasan beragama, CECC menemukan bahwa PKT dan pemerintah Tiongkok “terus mengarahkan sumber daya dan perhatian yang cukup besar” untuk menekan Falun Gong. Laporan tersebut mengutip temuan Minghui bahwa puluhan praktisi Falun Gong meninggal karena perlakuan buruk dalam tahanan dan ratusan lainnya dijatuhi hukuman pada tahun 2024 saja.

Laporan ini juga banyak mengacu pada Basis Data Tahanan Politik (PPD) CECC, yang sekarang berisi 11.262 catatan secara keseluruhan, termasuk 2.755 tahanan yang diketahui atau diyakini saat ini ditahan. Dari mereka yang teridentifikasi memiliki afiliasi keagamaan, 485 adalah praktisi Falun Gong, yang menggarisbawahi bahwa Falun Gong tetap menjadi salah satu kelompok tahanan hati nurani keagamaan terbesar yang dilacak oleh Komisi tersebut.

Terlepas dari Pasal 36 Konstitusi Tiongkok, yang konon melindungi kebebasan beragama bagi warga negara Tiongkok, penganiayaan terhadap Falun Gong yang tidak bermoral dan melanggar konstitusi terus berlanjut. Dengan secara keliru mengkategorikan Falun Gong sebagai “sekte” alih-alih agama yang berakar pada Buddhisme, otoritas Tiongkok menahan, menuntut, dan mengadili para praktisi berdasarkan Pasal 300 Hukum Pidana RRT, yang mengkriminalisasi “pengorganisasian dan penggunaan sekte untuk melemahkan pelaksanaan hukum.”

Janji yang Dilanggar #3: Konstitusi Tiongkok, Pasal 35

Laporan tahun 2025 menyoroti beberapa kasus ilustratif praktisi Falun Gong, yang semuanya terlibat sampai batas tertentu dalam kebebasan berekspresi dan advokasi, yang secara nyata dilindungi oleh Pasal 35 Konstitusi Tiongkok.

1. Zuo Hongtao (Provinsi Hebei) – Zuo menjalani hukuman penjara 13 tahun karena keterlibatannya dengan Falun Gong. Menurut laporan tersebut, ia jatuh sakit kritis dan sempat dirawat di rumah sakit sebelum dikembalikan ke penjara; ia kemudian meninggal dunia. Pihak berwenang diduga menghalangi keluarganya untuk melihat jenazahnya dan mengkremasinya tanpa persetujuan mereka, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius tentang penyebab kematian dan kemungkinan penghancuran bukti.
2. Gao Xiaoying (Provinsi Shaanxi) – Seorang inspektur makanan, Gao dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara karena memposting informasi tentang Falun Gong secara online. Keluarganya dilaporkan berulang kali ditolak ketika mencoba mengunjunginya dan hanya diizinkan bertemu sebentar sebelum persidangannya pada Maret 2024, yang mana mereka dilarang hadir—sebuah contoh pelanggaran proses hukum dan isolasi terhadap tahanan Falun Gong.
3. Zhao Ying (Guangzhou, Provinsi Guangdong) – Berusia lebih dari 80 tahun dan menderita kanker kandung kemih, penyakit jantung, dan diabetes, Zhao ditahan pada April 2021 karena diduga mendistribusikan materi Falun Gong. Setelah menjalani masa pembebasan dengan jaminan karena masalah kesehatan, ia ditahan kembali pada tahun 2024 dan dijatuhi hukuman tiga tahun enam bulan penjara pada bulan Oktober. Kelompok hak asasi manusia yang dikutip dalam laporan Komisi menyatakan bahwa Zhao kini “sedang sekarat di penjara,” meskipun usianya sudah lanjut dan kondisi kesehatannya serius.

Kasus-kasus ini, yang diambil dari Basis Data Tahanan Politik dan laporan hak asasi manusia eksternal, juga menggambarkan kondisi kejam dan seringkali mengancam jiwa yang dihadapi oleh praktisi Falun Gong dalam tahanan.

Janji yang Dilanggar #4: Represi Transnasional

Salah satu fitur khas laporan tahun 2025 adalah bab tentang “Pelanggaran Hak Asasi Manusia di AS dan Secara Global,” yang mendokumentasikan kampanye penindasan lintas negara RRT yang semakin meluas terhadap komunitas diaspora dan para kritikus PKT.

Komisi tersebut menjelaskan berbagai taktik, termasuk: pelecehan verbal dan daring, kampanye fitnah, perang hukum, “pos layanan” polisi di luar negeri, dan pelecehan terhadap kelompok agama di luar negeri termasuk praktisi Falun Gong. Dalam konteks ini, laporan tersebut secara khusus mencatat bahwa Shen Yun Performing Arts, sebuah perusahaan tari klasik yang didirikan oleh praktisi Falun Gong dan dikenal karena menggambarkan “Tiongkok sebelum komunisme,” menerima puluhan ancaman bom terhadap pertunjukannya di AS dan di seluruh dunia.

Laporan tersebut juga merujuk pada kasus Chen Jun di Departemen Kehakiman AS, yang dijatuhi hukuman pada November 2024 karena bertindak sebagai agen tidak terdaftar RRT dan menyuap agen Dinas Pendapatan Internal (IRS) terkait dengan rencana yang menargetkan praktisi Falun Gong yang berbasis di AS. Kasus ini dikutip sebagai contoh konkret bagaimana penindasan Beijing terhadap Falun Gong kini meluas ke lembaga dan sistem hukum AS.

Rekomendasi dan Implikasi

Seperti tahun-tahun sebelumnya, CECC menyajikan temuannya bersamaan dengan rekomendasi konkret untuk Kongres dan pemerintah. Di antara prioritas yang disoroti dalam laporan tahun 2025 adalah legislasi untuk melawan praktik pengambilan organ secara ilegal di Tiongkok, sanksi yang ditargetkan, dan respons terkoordinasi terhadap represi lintas negara Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Rekomendasi utama meliputi:

• Mengakhiri pengambilan organ secara paksa dengan memperluas pelaporan Departemen Luar Negeri, memberlakukan larangan visa dan sanksi terhadap para pelaku, serta memutus pendanaan dan kemitraan AS dengan lembaga-lembaga RRT yang terlibat dalam praktik transplantasi yang tidak etis.
• Mengembangkan strategi menyeluruh dari pemerintah untuk melawan represi lintas negara, meningkatkan dukungan bagi korban di komunitas diaspora, dan berkoordinasi dengan sekutu mengenai sanksi dan perangkat penegakan hukum untuk mencegah pelecehan dan pengaruh terselubung.

Bagi para praktisi Falun Gong, Laporan Tahunan 2025 merupakan penegasan penting bahwa para pembuat undang-undang AS terus melacak kasus-kasus mereka, menyebutkan nama-nama korban secara individual, dan menghubungkan penganiayaan di Tiongkok dengan ancaman di Amerika Serikat. Laporan ini juga memperkuat dasar kebijakan untuk upaya legislatif seperti Undang-Undang Perlindungan Falun Gong dan langkah-langkah yang lebih luas yang menargetkan pengambilan organ secara paksa dan penindasan lintas negara.

Seperti yang dicatat oleh Ketua CECC, Senator Sullivan, mandat Komisi bukan hanya untuk mendokumentasikan pelanggaran, tetapi juga untuk menyediakan “cetak biru” untuk tindakan. Bagi Falun Gong dan komunitas lain yang berada di bawah tekanan dari PKT, bagaimana Kongres dan pemerintah menanggapi cetak biru tersebut di tahun mendatang akan memiliki konsekuensi yang sangat nyata.