Ambang Penganiayaan

Seminar-seminar Falun Gong sempat diselenggarakan di Aula Pahlawan Rakyat, hingga di berbagai kedutaan besar Tiongkok mulai dari Paris hingga New York. Sejumlah pejabat pemerintah dan anggota Partai Komunis Tiongkok (PKT) pun turut mendalami latihan tersebut.

Maret 1996 • Falun Gong memutuskan untuk keluar dari Asosiasi Qigong. Langkah ini diambil karena organisasi tersebut menolak instruksi asosiasi untuk menarik biaya dari para praktisi, serta demi menjaga otonomi dari intervensi pemerintah maupun PKT.

Tak lama berselang, artikel-artikel bernada kritis terhadap Falun Gong mulai bermunculan di media lokal yang dikontrol oleh PKT. Selain pengawasan ketat oleh Biro Keamanan Publik, buku-buku Falun Gong—yang saat itu merupakan buku terlaris di tingkat nasional—mulai dilarang terbit. Meski tekanan dan pengawasan terus meningkat, latihan ini tetap berkembang pesat dengan perkiraan jumlah pengikut mencapai 70 juta orang pada tahun 1998.

Pada April 1999, sebuah artikel yang menyudutkan Falun Gong diterbitkan di kota Tianjin. Artikel tersebut ditulis oleh ipar dari Luo Gan, Kepala Biro Keamanan Publik Tiongkok sekaligus anggota Komite Tetap Politbiro PKT yang berpengaruh.

Antara tanggal 19 hingga 24 April, para praktisi Falun Gong menggelar aksi duduk di depan kantor surat kabar tersebut untuk meminta pencabutan berita. Cara ini merupakan langkah legal yang sebelumnya berhasil memicu koreksi dalam insiden serupa di berbagai wilayah lain di Tiongkok pada akhir 1990-an. Namun, kali ini Biro Keamanan Publik Tianjin justru mengerahkan polisi antihuru-hara untuk membubarkan massa, yang mengakibatkan sejumlah praktisi terluka. Polisi juga menahan 45 orang dalam insiden tersebut.

Saat praktisi meminta pembebasan rekan mereka yang ditahan, pihak kepolisian menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas instruksi dari Beijing. Mereka menegaskan bahwa para tahanan tidak akan dibebaskan tanpa mandat dari pemerintah pusat. Kepolisian Tianjin kemudian menyarankan agar para praktisi membawa tuntutan mereka ke ibu kota: “Hanya dengan pergi ke Beijing masalah ini dapat diselesaikan.”

Pada 25 April, sekitar 10.000 hingga 20.000 pengikut Falun Gong berkumpul dengan damai di luar kantor pengaduan pusat pemerintah. Oleh aparat keamanan, massa diarahkan untuk berkumpul tepat di luar kompleks pemerintahan pusat Zhongnanhai.

Beberapa perwakilan praktisi bertemu dengan Perdana Menteri saat itu, Zhu Rongji, beserta jajaran pemimpin tinggi lainnya. Mereka meminta penghentian intimidasi, pencabutan pembatasan penerbitan ajaran Falun Gong, serta pembebasan para praktisi di Tianjin. Zhu meyakinkan mereka bahwa Partai tidak memusuhi Falun Gong dan menyetujui pembebasan para tahanan. Menjelang senja, otoritas Tianjin membebaskan seluruh praktisi yang ditahan sesuai dengan instruksi pemerintah pusat.

Kemarahan Jiang Zemin: PKT Harus Memusnahkan Falun Gong

Namun, pemimpin Partai saat itu, Jiang Zemin, memberikan respon yang sangat berbeda terhadap aksi tersebut. Jiang dilaporkan marah karena pengikut Falun Gong mampu menggelar demonstrasi berskala besar di luar kompleks pemerintahan. Ia merasa terancam oleh besarnya jumlah pengikut dan independensi kelompok tersebut, serta menganggap filosofi moral Falun Gong tidak sejalan dengan paham ateisme Partai.

Malam itu juga, Jiang memutuskan bahwa Partai Komunis harus memberantas Falun Gong—sebuah kelompok spiritual yang jumlah pengikutnya saat itu setidaknya setara dengan jumlah anggota Partai.

Tak lama setelah periode tersebut, PKT mulai melancarkan serangan yang meluas dan terkoordinasi terhadap para praktisi Falun Gong.

Menurut laporan jurnalistik, keputusan tersebut tampaknya merupakan ambisi pribadi Jiang Zemin, yang saat itu menjabat sebagai pimpinan tertinggi PKT. Sumber-sumber yang dikutip oleh Washington Post, misalnya, menyatakan bahwa “Jiang Zemin secara sepihak memutuskan bahwa Falun Gong harus dilenyapkan,” dan ia “memilih apa yang ia anggap sebagai target yang mudah.”

Sejumlah analis berspekulasi bahwa pelarangan terhadap Falun Gong sebagian besar didorong oleh keinginan Jiang untuk mengonsolidasikan kekuatan politiknya di dalam Politbiro PKT. Analis lain menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh pandangan Jiang dan pemimpin tinggi lainnya yang menganggap Falun Gong bertentangan dengan paham ateisme yang dianut Partai, serta menjadi ancaman bagi hegemoni ideologi mereka di Tiongkok. Bagaimanapun, mempertahankan rezim yang sebagian besar dijalankan melalui korupsi, kekerasan, dan kepentingan pribadi menjadi sulit ketika sebagian besar populasi dengan tulus menerapkan prinsip sejati, baik, dan sabar sebagai pedoman hidup mereka.

Sepanjang musim semi 1999, serangkaian peristiwa terjadi hingga puncaknya pada penindasan berskala besar yang dilancarkan pada 20 Juli. Pada akhir April, sebuah surat dari Jiang Zemin diedarkan di kalangan pimpinan kunci Partai dengan instruksi untuk mempelajari dan menerapkan arahannya. Surat tersebut mengategorikan Falun Gong sebagai musuh negara yang harus diawasi dan dikendalikan demi melindungi keamanan PKT. Sebuah memorandum dengan poin serupa kemudian diedarkan kepada anggota Partai di seluruh Tiongkok pada Mei 1999.

Pada 10 Juni 1999, Komite Tetap Politbiro membentuk Kantor 610 sebagai subdivisi Partai. Tujuan utama pembentukan Kantor 610 adalah—dan hingga kini tetap—untuk memantau, melacak, dan menganiaya para praktisi Falun Gong (serta kelompok agama lain yang tidak disukai pemerintah).

Prinsip Sejati, Baik, dan Sabar Resmi Dilarang di Tiongkok

Pada 20 Juli 1999, ratusan pengikut Falun Gong ditangkap oleh aparat keamanan. Dua hari kemudian, pada 22 Juli, “pelarangan” terhadap Falun Gong secara resmi dideklarasikan oleh pemerintah.

Pakar Hukum dan Internasional: Persekusi Ini Ilegal

Menurut para pakar hukum, baik Kantor 610 maupun PKT tidak memiliki kewenangan hukum untuk bertindak atas nama negara dalam melakukan penindasan terhadap Falun Gong. Sejalan dengan hal tersebut, para pengacara Tiongkok dan pakar internasional—seperti Human Rights Law Foundation—menyatakan bahwa pelarangan latihan Falun Gong itu sendiri merupakan tindakan ilegal, baik berdasarkan hukum Tiongkok maupun hukum internasional.

Pada awalnya, pers yang dikontrol PKT menyatakan bahwa Falun Gong dilarang karena dianggap sebagai ancaman bagi ketertiban sosial, serta karena paham “teisme” dan nilai-nilai sejati, baik, dan sabar dianggap tidak sejalan dengan materialisme Marxis. Berlawanan dengan persepsi umum, Falun Gong pada mulanya tidak dilarang dengan label “agama sesat” atau “aliran sesat”. Label menghina tersebut baru disematkan tiga bulan setelah penindasan dimulai sebagai upaya untuk merusak simpati publik terhadap para praktisi dan melegitimasi pelarangan tersebut secara ex post facto (berlaku surut)

Pelarangan Buku dan Materi Terkait Falun Gong

Berdasarkan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Biro Keamanan Publik pada Juli 1999, pemerintah melarang pemajangan simbol atau gambar apa pun yang terkait dengan Falun Gong di ruang publik. Selain itu, kepemilikan atau pendistribusian buku dan materi promosi lainnya, berkumpul untuk melakukan latihan Falun Gong, serta mengorganisir massa untuk menentang pelarangan tersebut juga dinyatakan sebagai pelanggaran hukum.

Individu yang tetap berlatih Falun Gong (meskipun hanya di dalam privasi rumah mereka sendiri) dan/atau mereka yang menentang penindasan secara damai, secara rutin dipenjara, disiksa, dan terkadang dibunuh saat aparat keamanan memaksa mereka untuk melepaskan keyakinan spiritual tersebut. Bagi mereka yang akhirnya menyerah dan melepaskan praktik tersebut di bawah tekanan, tetap menjadi target pemantauan dan intimidasi setelah dibebaskan sebagai upaya untuk mencegah mereka kembali berlatih Falun Gong. Mengubah keyakinan secara paksa sejak awal tetap menjadi tujuan akhir dari kampanye Partai terhadap Falun Gong.