Mahkamah Eropa: Serbia Secara tidak Sah Larang Aksi Falun Gong Saat Kunjungan Xi Jinping

Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa Serbia melanggar kebebasan mendasar dengan melarang aksi damai Falun Gong, agar Xi Jinping tidak melihat protes saat kunjungan kenegaraan tahun 2016.

Berdasarkan putusan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa pada 2 Juni, pengadilan di Strasbourg secara bulat menyatakan Serbia melanggar hak atas kebebasan berkumpul secara damai (Pasal 11 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia) dan hak atas upaya hukum (Pasal 13 Konvensi). Kasus ini diajukan oleh Serbian-Chinese Friendship Society FDH (Falun Gong) yang didampingi oleh Lawyers’ Committee for Human Rights.

Kelompok tersebut mengajukan izin aksi damai di Beograd pada Juni 2016 untuk menyoroti penganiayaan praktisi Falun Gong di Tiongkok. Kementerian Dalam Negeri Serbia melarang aksi tersebut dengan dalih potensi bentrokan dengan pendukung presiden Tiongkok. Pengadilan menolak alasan tersebut. Pelarangan itu dinilai sebagai intervensi terhadap kebebasan berkumpul yang tidak “diperlukan dalam masyarakat demokratis.” Hakim menegaskan otoritas Serbia gagal melakukan penilaian keamanan secara konkret, dan hanya bersandar pada asumsi. Pemerintah dilarang membungkam aspirasi damai hanya karena adanya pihak yang keberatan.

Larangan berulang di Beograd

Kasus tahun 2016 ini bukan insiden tunggal. Menurut para praktisi, ini adalah bagian dari pola penindasan sistematis yang mengikuti jadwal diplomatik Beijing. Ketua Asosiasi Falun Dafa Serbia, Dejan Marković, menyambut baik putusan tersebut dan menyoroti lamanya penganiayaan ini dibiarkan tanpa tindakan, seperti dilaporkan Minghui.

“Ini keputusan sangat penting, meski baru keluar setelah 10 tahun,” ujarnya. “Otoritas Serbia telah mengulangi pelanggaran ini lebih dari 20 kali di berbagai kota, dengan melarang praktisi Falun Gong menggunakan hak konstitusional mereka untuk berkumpul dan mendapatkan upaya hukum yang efektif.”

Hingga kini, lebih dari 20 rencana aksi publik yang sah oleh praktisi Falun Gong telah dilarang di Serbia. Pola ini dimulai sejak 2014, saat otoritas menangkap dan mendeportasi sebelas praktisi Falun Gong di Beograd menjelang KTT Tiongkok. Menurut Marković, mereka ditahan karena berniat “melakukan aksi damai untuk meningkatkan kesadaran mengenai situasi hak asasi manusia di Tiongkok” dan mengenai penganiayaan Falun Gong yang melanggar hukum.

Kasus itu akhirnya sampai ke pengadilan tertinggi Serbia. Pada Agustus 2021—tujuh tahun kemudian—Mahkamah Konstitusi memenangkan para praktisi, menyatakan polisi telah menahan demonstran damai secara ilegal dan melanggar hak kebebasan serta keamanan mereka.

Pola ini terulang pada 2024

Bukti nyata Serbia belum berubah terjadi pada Mei 2024 saat kunjungan Xi Jinping. Dilansir Radio Free Europe ( Radio Slobodna Evropa ), pada 7 Mei, polisi menahan enam praktisi Falun Gong dan dua anggota keluarga mereka yang tidak terlibat. Mereka ditahan hingga 8 Mei malam dan baru dibebaskan setelah Xi meninggalkan Serbia menuju Budapest. Kementerian Dalam Negeri Serbia tidak menjawab alasan penahanan tersebut.

Kesaksian para korban membongkar kebohongan pihak berwenang. Sara Marković, putri dari Dejan Marković, mengatakan kepada Radio Free Europe bahwa polisi membawa mereka dengan dalih “wawancara informatif,” namun justru menahan mereka hingga 48 jam. Ia menegaskan ayahnya dan para korban lain sama sekali tidak berencana menggelar protes terkait kunjungan presiden Tiongkok tersebut.

Menurutnya, motifnya jelas. “Pemerintah kami sangat ingin menyenangkan Tiongkok demi kepentingan ekonomi dan investasi, sehingga mereka tidak mau membiarkan hal sepele seperti tiga orang yang bermeditasi merusak citra mereka,” ujarnya. Ia menambahkan, jumlah praktisi Falun Gong di seluruh Serbia bahkan tidak sampai sepuluh orang.

Apakah Serbia akan mengubah kebijakannya?

Levi Browde, Direktur Eksekutif Falun Dafa Information Center, menyambut baik putusan Strasbourg tersebut.

“Kami mendesak pemerintah Serbia untuk menghormati hak dasar praktisi Falun Gong, yaitu hak untuk berkumpul, berpendapat, dan mencari keadilan,” tegasnya. “Serbia harus memilih: menjunjung nilai universal yang mereka sepakati atau terus tunduk pada Partai Komunis Tiongkok. Kami berharap mereka memilih kebebasan rakyatnya sendiri.”

Bagi para praktisi yang pernah mengalami penganiayaan di Tiongkok dan juga penindasan di luar negeri, Putusan ini menjadi pembuktian bahwa mereka berada di pihak yang benar. Dejan Marković menyatakan, “Kami berharap kegiatan untuk menyebarkan kesadaran tentang penganiayaan Falun Gong di Tiongkok tidak akan diganggu lagi. Ini adalah hak dasar setiap warga Eropa.”