Pengadilan Seoul Mendenda Mahasiswa Tiongkok karena Merusak Spanduk Falun Gong; Kedua Putusan Tidak Membahas Motif
Kiri: stan informasi Falun Gong di sebuah jalan di Gwangjin-gu, Seoul. Spanduknya bertuliskan “Apa itu Falun Dafa?” Kanan: spanduk, meja, dan selebaran yang berserakan di tanah setelah insiden pada 19 Oktober 2025. Surat perintah pidana mencatat bahwa tiga spanduk dirobek dengan tangan dan satu meja digulingkan. (Foto: Mr. Lee)
Dua putusan Pengadilan Distrik Timur Seoul menjatuhkan sanksi kepada seorang mahasiswa internasional asal Tiongkok atas perusakan spanduk milik praktisi Falun Gong sebagai tindak pidana perusakan properti. Kedua dokumen putusan tersebut tidak membahas motif di balik tindakan pelaku maupun apakah aksi itu merupakan bagian dari penindasan lintas negara; tidak tercantum pula apakah para hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut.
Surat perintah pidana yang diterbitkan pada 23 Maret 2026 menjatuhkan denda sebesar 700.000 won kepada pelaku, sedangkan putusan gugatan sederhana pada 28 Oktober 2026 mewajibkannya membayar ganti rugi sebesar 500.000 won. Putusan pertama dikeluarkan tanpa melalui persidangan, sementara putusan kedua diterbitkan tanpa menyertakan pertimbangan hukum, sebagaimana dimungkinkan dalam hukum gugatan sederhana di Korea Selatan.
Pernyataan yang tercatat dalam dua insiden serupa tahun ini—satu di Korea Selatan dan satu lagi di Kanada—mengindikasikan adanya motif yang berkaitan dengan niat Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang menargetkan Falun Gong. Taiwan, yang juga menghadapi kasus-kasus serupa, kini mulai mengambil langkah untuk mengatur motif tersebut ke dalam undang-undang.
Apa yang Terungkap dalam Catatan Pengadilan
Seluruh fakta berikut hanya bersumber dari tiga dokumen Pengadilan Distrik Timur Seoul: surat perintah pidana, risalah persiapan terdakwa, dan putusan perdata. Falun Dafa Information Center telah meninjau dokumen-dokumen resmi yang diserahkan oleh Mr. Lee, korban dalam kasus ini.
Tindakan pelaku. Berdasarkan surat perintah pidana, sekitar pukul 11.30 waktu setempat pada 19 Oktober 2025, di jalan 103 Neungdong-ro, Gwangjin-gu, Seoul, terdakwa melihat spanduk aksi damai yang dipasang Mr. Lee, yang menyerukan penghentian penganiayaan pemerintah Tiongkok terhadap Falun Gong. Dokumen tersebut mencatat bahwa terdakwa “tersulut amarah,” lalu merobek tiga spanduk dengan tangan kosong dan menggulingkan sebuah meja. Nilai spanduk yang dirusak ditaksir mencapai 500.000 won (sekitar US$345). Terdakwa teridentifikasi sebagai warga negara Tiongkok yang menempuh pendidikan di sebuah universitas di Seoul, dengan nama marga Lu sebagaimana tercantum dalam berkas perkara perdata.
Sanksi pidana. Pada 23 Maret 2026, Hakim Lee Jun-gu menerbitkan surat perintah pidana berdasarkan Pasal 366 Undang-Undang Pidana (tentang perusakan properti) tanpa melalui proses persidangan. Lu dijatuhi denda sebesar 700.000 won (sekitar US$480), dengan sanksi pengganti berupa kurungan kerja selama satu hari untuk setiap 100.000 won yang tidak dibayarkan. Baik pihak penuntut maupun terdakwa tidak mengajukan permintaan sidang formal. Lu kemudian menyampaikan kepada pengadilan perdata bahwa ia telah melunasi denda tersebut.

Gugatan perdata. Mr. Lee mengajukan gugatan ganti rugi senilai 500.000 won melalui jalur gugatan sederhana. Dalam tahap mediasi pengadilan (Perkara 2026 Meo 5588), pihak pengadilan mengusulkan agar Lu membayarkan nominal tersebut. Lu menyetujuinya, tetapi Mr. Lee menolak sehingga perkara berlanjut ke proses litigasi. Lu tidak hadir dalam persidangan pada 28 Oktober 2026 dan meminta pengadilan memutus perkara hanya berdasarkan berkas tertulisnya, dengan dalih mengkhawatirkan keselamatannya apabila bertemu langsung dengan Mr. Lee. Pada hari yang sama, Hakim Kim Cho-ha menjatuhkan putusan: mewajibkan Lu membayar 500.000 won beserta bunganya (sebesar 5% per tahun sejak 16 September 2025, dan naik menjadi 12% mulai 17 Maret 2026), membebankan biaya perkara kepada Lu, serta mengizinkan eksekusi putusan secara serta-merta. Putusan ini tidak menyertakan pertimbangan hukum, mengacu pada ketentuan Pasal 11-2(3) Undang-Undang Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana.

Persoalan Motif
Melalui berkas tertulisnya, Mr. Lee mengaitkan tindakan perusakan tersebut dengan negara atau kekuatan politik tertentu dan turut melampirkan sejumlah laporan berita. Risalah pembelaan Lu membantah tudingan itu. Ia berdalih tindakannya murni dipicu oleh luapan emosi sesaat setelah membaca tulisan di stan informasi, bukan atas instruksi maupun rencana dari negara, partai, organisasi, atau individu mana pun. Pengadilan tidak menguji validitas dari kedua versi keterangan ini.
Keterangan Lu memang menjelaskan pemicu langsung tindakannya—yaitu pesan publik mengenai penganiayaan pemerintah Tiongkok terhadap Falun Gong—tetapi tidak menjawab alasan di balik kemarahannya saat melihat pesan tersebut. Mengingat catatan persidangan tidak merekam pernyataan Lu saat berada di lokasi kejadian, persoalan motif ini hanya dapat dianalisis dengan membandingkannya pada insiden-insiden serupa di mana ucapan para pelakunya terdokumentasi.
Dua Insiden Serupa: Jeju dan Toronto
Dalam kedua insiden ini, sasarannya adalah jenis stan informasi yang sama seperti di Seoul, dan ucapan para pelakunya terekam dalam video maupun catatan kepolisian serta keterangan saksi. Fakta-fakta di bawah ini bersumber dari laporan Falun Dafa Information Center dan rekaman video yang telah ditinjau oleh lembaga tersebut.
Pulau Jeju, 2 Juni 2026. Pada pukul 18.08 waktu setempat, menurut catatan kepolisian, tiga pria asal Tiongkok mendatangi dan mengonfrontasi delapan praktisi yang sedang menggelar aksi damai berizin resmi di luar Toko Bebas Bea Shilla (Shilla Duty Free Store). Salah satu pelaku menarik papan poster dari tangan seorang wanita lanjut usia hingga membuatnya terjatuh, lalu menendang papan informasi. Seorang pelaku lainnya memukul wajah seorang praktisi berusia 63 tahun dan memelintir tangan seorang praktisi berusia 70 tahun; keduanya kemudian menyerahkan surat keterangan medis. Polisi mencatat kerugian kerusakan properti sebesar 560.000 won. Petugas membawa ketiga pria tersebut ke Kantor Polisi Jeju Seobu melalui prosedur pendampingan sukarela—bukan penangkapan—lalu memeriksa dan melepaskan mereka. Menurut penyelenggara aksi, Mr. Park, ketiga pria itu sudah meninggalkan Korea Selatan sebelum polisi sempat memanggil mereka kembali, sehingga berkas perkara dilimpahkan ke pihak kejaksaan tanpa kehadiran para pelaku (diperbarui pada 29 Oktober 2026).

Toronto, 22 September 2026. Seorang pria berjaket dengan lambang bendera Republik Rakyat Tiongkok merobek spanduk dan papan informasi di luar Konsulat Tiongkok di 240 St. George Street, serta mendorong seorang praktisi berusia 62 tahun bermarga Li hingga dagunya terluka. Ia sempat mencoba menendang praktisi lain yang merekam kejadian tersebut, yang bermarga Geng, namun meleset. Pria kedua merekam jalannya konfrontasi tersebut. Pelaku kemudian menyeberang jalan, melakukan panggilan telepon, dan dijemput sebuah mobil sebelum polisi tiba. Hingga 12 November, belum ada tersangka yang diumumkan ke publik. Pihak konsulat menyatakan kepada Rebel News bahwa pria tersebut tidak memiliki hubungan dengan mereka, dan memang belum ada kaitan yang terbukti. Dalam surat tertanggal 22 Oktober kepada Anggota Parlemen (MP) Jacob Mantle, Menteri Luar Negeri Anita Anand menulis bahwa insiden ini sedang diselidiki oleh kepolisian setempat dan Kepolisian Berkuda Kanada (RCMP).


Pernyataan Para Pelaku Penyerangan di Jeju dan Toronto
Berbagai pernyataan yang terdokumentasi mengungkap hal-hal yang dipermasalahkan oleh para pelaku serta pihak yang mereka klaim sedang mereka bela. Tabel di bawah ini mengelompokkan pernyataan tersebut berdasarkan pokok bahasannya, di mana setiap entri mencantumkan apakah pernyataan itu terekam dalam video atau bersumber dari kesaksian maupun catatan kepolisian.
| Pokok Bahasan | Pernyataan | Insiden | Sumber / Dasar |
| Stan informasi | “Turunkan!” “Singkirkan semua barang ini! Kalau tidak, akan kuhancurkan semuanya.” | Jeju | Rekaman video insiden bersubtitel bahasa Inggris dari Falun Dafa Information Center |
| Stan informasi | “Kuberitahu ya. Ini barang ilegal. Kamu tidak tahu, hah?” | Toronto | Video dari akun X @WhatisonToronto beserta subtitel bahasa Inggris yang ditinjau oleh Falun Dafa Information Center |
| PKT | Para pria tersebut menuntut agar pelapor menurunkan plakat-plakat yang mengkritik PKT | Jeju | Keterangan pelapor dalam surat keterangan fakta insiden kepolisian (Perkara 2026-007266) |
| Otoritas negara | “Telepon kedutaan [Tiongkok]!” (ucap salah satu pelaku berkacamata kepada rekannya) | Jeju | Rekaman video insiden bersubtitel bahasa Inggris dari Falun Dafa Information Center |
| Wilayah Tiongkok | 「你知不知道這是什麼地方?這是中國領土,你知不知道?」 “Kamu tahu tidak ini tempat apa? Ini wilayah Tiongkok. Tahu tidak?” | Toronto | Video dari akun X @WhatisonToronto beserta subtitel bahasa Inggris yang ditinjau oleh Falun Dafa Information Center |
| Hukum Tiongkok | Mengutip Undang-Undang Anti-Pemisahan Diri (Anti-Secession Law) dan menuduh para praktisi memecah belah negara | Toronto | Video dari akun X @WhatisonToronto beserta subtitel bahasa Inggris yang ditinjau oleh Falun Dafa Information Center |
| Ancaman pembunuhan | 「我可以槍斃你,知不知道?……槍斃你,信不信?」 “Aku bisa menembak mati kamu, tahu tidak? … Aku akan menembakmu sampai mati. Percaya atau tidak?” Juga mengancam akan membanting korban hingga tewas | Toronto | Video dari akun X @WhatisonToronto beserta subtitel bahasa Inggris yang ditinjau oleh Falun Dafa Information Center |
| Negara tuan rumah | “Persetan dengan Kanada.” “Akan kuhabisi kamu tepat di depan pintu rumahmu di Kanada. Percaya atau tidak?” (menanggapi warga sekitar yang berseru “Ini Kanada!”) | Toronto | Video yang direkam oleh Ibu Geng dan diberikan kepada Falun Dafa Information Center, bersubtitel bahasa Mandarin dan Inggris |
| Pihak lain yang terlibat | Memanggil seseorang di luar kamera untuk membantunya merekam; seorang pria kedua tampak merekam kejadian | Toronto | Video dari akun X @WhatisonToronto beserta subtitel bahasa Inggris yang ditinjau oleh Falun Dafa Information Center |
Ada tiga ciri umum yang menonjol dari pernyataan-pernyataan tersebut. Pertama, keberatan mereka tertuju pada isi pesannya, bukan pada para praktisi secara pribadi; laporan korban di Jeju memastikan bahwa yang menjadi sasaran adalah plakat-plakat yang mengkritik PKT. Kedua, pelaku di kedua insiden sama-sama membawa-bawa nama negara Tiongkok: di Jeju, salah seorang meminta agar kedutaan Tiongkok dihubungi; di Toronto, pelaku membingkai tindakannya sebagai urusan wilayah dan hukum Republik Rakyat Tiongkok, serta mengabaikan hukum negara tuan rumah saat diingatkan oleh warga sekitar. Ketiga, tidak ada pelaku yang beraksi seorang diri: di Jeju, tiga pria bertindak bersama-sama; sementara di Toronto, ada orang kedua yang merekam kejadian dan sebuah mobil datang menjemput pelaku setelah ia menelepon seseorang.
Berbagai pernyataan ini menunjukkan alasan yang dikemukakan para pelaku sekaligus membuktikan bahwa mereka tidak bergerak sepenuhnya sendirian. Namun, fakta tersebut belum membuktikan adanya instruksi langsung dari institusi negara mana pun. Hingga kini, belum ada dakwaan hukum yang diumumkan dalam kedua kasus tersebut.
Adapun pemicu insiden di Seoul identik dengan apa yang terjadi di kedua peristiwa ini: sebuah stan informasi publik yang mengungkap bahwa pemerintah Tiongkok melakukan penganiayaan terhadap Falun Gong.
Apa yang Diharapkan PKT dari Warga Tiongkok di Luar Negeri
Falun Dafa Information Center telah mendokumentasikan bagaimana kampanye PKT menentang Falun Gong diorganisasi secara sistematis dan meluas hingga ke luar Tiongkok. Lima temuan utama lembaga tersebut berkaitan erat dengan kasus-kasus yang diulas dalam artikel ini.
- Falun Gong secara resmi diperlakukan sebagai ancaman yang harus diberantas. Pada 10 Juni 1999, PKT mendirikan Kantor 610 sebagai satuan tugas ekstralegal yang bertugas memberantas Falun Gong, dengan jaringan cabang di setiap tingkat pemerintahan, perusahaan, hingga universitas. Pidato dan laporan kerja para petinggi keamanan bahkan hingga tahun 2023 masih menempatkan penindasan terhadap Falun Gong sebagai fokus utama keamanan Partai.
- Publik didoktrin untuk memandang Falun Gong sebagai musuh. Sejak 1999, media pemerintah melancarkan kampanye tanpa henti terhadap latihan ini, dan Partai melabelinya sebagai “aliran sesat.”
- Perwakilan diplomatik Tiongkok memperluas kampanye ini ke mancanegara. Chen Yonglin, mantan pejabat konsuler Tiongkok di Sydney, bersaksi di hadapan Kongres AS pada tahun 2005 bahwa setiap perwakilan diplomatik Tiongkok di luar negeri wajib memiliki setidaknya satu pejabat yang khusus menangani urusan Falun Gong. Dokumen internal Kantor 610 yang bocor turut menyerukan pengerahan kekuatan non-pemerintah serta tokoh masyarakat Tionghoa perantauan untuk melawan Falun Gong.
- Mahasiswa dan diaspora turut dilibatkan. Menurut Chen, Departemen Kerja Front Bersatu (United Front Work Department) milik Partai memanfaatkan komunitas Tionghoa di luar negeri—termasuk kalangan mahasiswa—untuk menekan dan mengawasi para praktisi Falun Gong di berbagai negara. Asosiasi Mahasiswa dan Cendekiawan Tiongkok (CSSA), yang memiliki ikatan erat dengan konsulat setempat, juga tercatat berupaya menyensor atau menjatuhkan sanksi terhadap kegiatan Falun Gong di lingkungan kampus.
- Korea Selatan menjadi salah satu sasaran utama upaya ini. Dari 135 insiden gangguan PKT terhadap pertunjukan Shen Yun yang berhasil didokumentasikan, 19 di antaranya terjadi di Korea Selatan—terbanyak kedua setelah Amerika Serikat—termasuk pembatalan pertunjukan di Seoul pada tahun 2016 akibat tekanan dari kedutaan besar Tiongkok.
Tidak satu pun dari sumber-sumber ini yang menyinggung kasus di Seoul, dan tidak ada bukti yang mengaitkan Lu dengan organisasi-organisasi tersebut.
Dua Kemungkinan Motif
Bukti-bukti yang terkumpul mengarah pada dua kemungkinan motif. Mana pun di antaranya dapat menjadikan sebuah serangan sebagai bagian dari penindasan lintas negara—yakni intimidasi, pelecehan, kekerasan, atau pemaksaan terhadap orang-orang di luar negeri karena mereka mengkritik pemerintah asing. Dewan Urusan Daratan Taiwan (Mainland Affairs Council) mendefinisikannya sebagai tindakan semacam itu yang dilakukan oleh kekuatan asing maupun para agennya terhadap individu atau komunitas. Pada kedua motif tersebut, dampaknya tetap sama: kebijakan PKT dalam menindas Falun Gong dijalankan terhadap para praktisi di luar Tiongkok.
- Menjalankan perintah. Seseorang yang bertindak atas nama negara Tiongkok menyuruh pelaku melancarkan aksi tersebut, atau memberikan dorongan maupun imbalan kepadanya. Indikasi dari motif ini meliputi adanya perencanaan serta koordinasi dengan pihak lain. Insiden di Jeju dan Toronto memperlihatkan beberapa ciri tersebut: di Jeju, tiga pria beraksi secara bersama-sama dan terdengar seruan untuk menghubungi kedutaan Tiongkok; di Toronto, ada orang kedua yang bertugas merekam, disusul panggilan telepon dan kedatangan sebuah mobil untuk menjemput pelaku. Berbagai tanda ini memang selaras dengan motif tersebut, tetapi belum cukup untuk membuktikannya. Dari ketiga kasus yang dibahas, belum ada satu pun pelaku yang terbukti bertindak berdasarkan perintah.
- Bertindak berdasarkan keyakinan yang ditanamkan Partai. Tidak ada pihak mana pun yang memberi perintah. Pelaku bertindak atas kemauannya sendiri, tetapi didorong oleh cara pandang terhadap Falun Gong yang telah dibentuk oleh propaganda PKT selama lebih dari 25 tahun—yang mencitrakan latihan tersebut sebagai aliran sesat sekaligus musuh Tiongkok. Bagi individu semacam ini, spanduk yang mengkritik Partai dipandang sebagai serangan terhadap negara Tiongkok itu sendiri, sehingga menghentikannya terasa seperti suatu kewajiban. Klaim pelaku di Toronto soal “wilayah Tiongkok” dan hukum Tiongkok sangat cocok dengan pola ini.
Falun Dafa Information Center telah mendokumentasikan kedua pola tersebut: sebagian pelaku terperdaya oleh propaganda Partai itu sendiri, sementara serangan lainnya dikoordinasikan oleh diplomat Tiongkok maupun agen PKT lainnya. Garis batas di antara keduanya tidak selalu jelas, sebab Partai menggerakkan komunitas Tionghoa perantauan dan kalangan mahasiswa melalui perwakilan diplomatik serta jaringan Front Bersatu tanpa harus memberikan perintah khusus untuk setiap tindakan.
Kedua motif tersebut berbeda dalam hal seberapa langsung mereka memenuhi definisi penindasan lintas negara, bukan pada akibat yang ditimbulkannya. Serangan yang dijalankan atas instruksi aktor negara Tiongkok merupakan wujud paling gamblang dari penindasan lintas negara. Di sisi lain, serangan yang dilakukan tanpa perintah langsung—oleh seseorang yang bertindak berdasarkan doktrin Partai mengenai Falun Gong—menghasilkan dampak yang sama bagi para korbannya: mereka diintimidasi karena menyebarluaskan informasi mengenai penganiayaan yang dilakukan PKT.
Merujuk pada berkas pengadilan, motif kedua lebih cocok untuk menjelaskan kasus di Seoul. Surat perintah pidana yang diterbitkan hanya mencantumkan nama Lu, dan ia pun mengaku tidak ada yang menyuruhnya. Sementara itu, kasus di Jeju dan Toronto memperlihatkan lebih banyak indikasi dari motif pertama, yang sudah memadai untuk menjadi dasar penyelidikan guna memastikan apakah ada pihak tertentu yang mengarahkan para pelaku.
Respons Hukum di Negara Lain
Negara-negara lain mulai mempertimbangkan motif dan arahan dari pihak asing sebagai faktor yang penting secara hukum, bukan sekadar menghukum tindakan fisiknya saja.
Taiwan. Pemerintah Taiwan menyatakan bahwa undang-undang yang ada saat ini belum cukup ampuh untuk mencegah penindasan lintas negara, sehingga mereka bersiap untuk memperbaruinya. Dalam rapat komite parlemen (Legislatif Yuan) pada 5 November 2026, Menteri Kehakiman Cheng Ming-chien menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengkaji perubahan Undang-Undang Anti-Infiltrasi. Tujuannya adalah menciptakan pasal khusus untuk kejahatan penindasan lintas negara dengan ancaman hukuman yang lebih berat, lengkap dengan aturan penyitaan aset dan pengawasan di ranah internet.
Menurut laporan tertulis kementerian tersebut, kasus penyerangan fisik, penyiraman cat, dan pengintaian diam-diam selama ini hanya dijerat dengan pasal penganiayaan, perusakan barang, intimidasi, atau pelanggaran privasi. Sebagian besar kasus itu hanya berujung pada hukuman maksimal lima tahun penjara, yang dinilai tidak sepadan dengan ancaman serius terhadap demokrasi dan hukum. Pihak kementerian menegaskan bahwa jaksa akan mengusut kasus-kasus ini sampai ke dalang utamanya dan menuntut para kaki tangan mereka di dalam negeri.
Wakil Menteri Dewan Urusan Daratan, Liang Wen-chieh, menambahkan bahwa pemerintah akan membuka saluran pengaduan khusus (hotline) bagi para korban. Ia mencontohkan sebuah kasus yang mirip dengan kejadian di Seoul: saat studio milik seorang aktivis Hong Kong di Taiwan disiram cat merah, polisi awalnya bisa saja menganggapnya sebagai perusakan properti biasa. Namun, dewan mencurigai aksi itu berkaitan dengan aktivitas masa lalu sang aktivis, sehingga kasusnya langsung diteruskan ke tim penanganan lintas lembaga.
Sementara itu, seorang anggota parlemen dari kubu oposisi, Weng Hsiao-ling, mengingatkan bahwa menetapkan suatu pihak sebagai kekuatan asing yang bermusuhan harus disertai bukti yang kuat. Di tingkat daerah, pemerintah setempat juga ikut mengambil sikap. Sepanjang 29 Mei hingga 14 Oktober 2026, 17 dari 22 dewan kota dan kabupaten di Taiwan mengesahkan mosi penolakan terhadap penindasan lintas negara. Langkah ini diambil menyusul adanya ancaman bom terhadap pemutaran State Organs, sebuah film dokumenter mengenai pengambilan organ paksa di Tiongkok—bahkan beberapa mosi tersebut secara terbuka menyebut nama PKT.
Kanada. Undang-Undang Penanggulangan Campur Tangan Asing tahun 2024 mencakup segala bentuk intimidasi, ancaman, dan kekerasan yang dilakukan atas perintah, demi kepentingan, atau bekerja sama dengan pihak asing. Terkait hal ini, Falun Dafa Information Center telah meminta Kepolisian Kerajaan Kanada (RCMP) dan Dinas Intelijen Keamanan Kanada (CSIS) untuk mengkaji apakah undang-undang tersebut bisa diterapkan pada insiden yang terjadi di Toronto.
Langkah-Langkah yang Bisa Dipertimbangkan Korea Selatan. Contoh-contoh di negara lain tersebut, ditambah dengan kasus yang terjadi di Seoul dan Jeju, menunjukkan empat langkah yang dapat dipertimbangkan oleh Korea Selatan:
- Membuat pasal pidana khusus atau aturan pemberat hukuman bagi serangan terhadap orang maupun properti yang dilakukan atas perintah, demi kepentingan, atau dengan dukungan negara asing.
- Menerbitkan pedoman yang mewajibkan polisi dan jaksa untuk mengusut kemungkinan adanya campur tangan asing setiap kali sebuah serangan menyasar penyampaian pendapat di muka umum yang mengkritik pemerintah asing.
- Melakukan penilaian risiko kabur ke luar negeri sejak awal penyidikan apabila tersangkanya adalah warga negara asing, mengingat para tersangka dalam kasus Jeju sudah meninggalkan Korea Selatan sebelum pemeriksaan mereka selesai.
- Mencantumkan motif pelaku secara eksplisit dalam putusan hukum untuk kasus-kasus yang menyasar target politik, agar alasan di balik beratnya hukuman yang dijatuhkan menjadi jelas.








