Memperingati 25 Tahun Permohonan Bersejarah 25 April

Hari ini menandai 25 tahun sejak lebih dari 10.000 praktisi Falun Gong melakukan permohonan bersejarah di Beijing untuk menuntut hak bebas menjalankan latihan mereka. Aksi ini dipicu oleh meningkatnya penindasan dan penangkapan 45 praktisi di kota Tianjin, yang menimbulkan kekhawatiran nasional mengenai kebebasan berkeyakinan di Tiongkok.

Tindakan damai dalam menjalankan hak-hak yang sebenarnya dilindungi oleh konstitusi Tiongkok ini kemudian dipelintir oleh media pemerintah sebagai upaya “pengepungan” terhadap Zhongnanhai, kompleks pemerintah pusat. Narasi tersebut kemudian dikutip mentah-mentah oleh media dan akademisi Barat, hingga akhirnya peristiwa ini dijadikan alasan untuk membenarkan penganiayaan yang kejam terhadap para penganut keyakinan tersebut.

Pada peringatan 25 tahun permohonan ini, serta dalam webinar hari ini, kita akan mengulas lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu dan mengapa peristiwa tersebut sangat penting.

Karakter yang Kontras

Peristiwa ini menunjukkan bahwa sejak awal para praktisi Falun Gong bersikap damai dalam menanggapi penindasan, sementara Partai Komunis Tiongkok (PKT) bersikap penuh tipu daya dan kemudian melakukan kekerasan.

Para praktisi menggunakan prosedur permohonan yang diatur dalam hukum Tiongkok untuk meminta agar hak-hak dasar mereka dihormati, serta menuntut pembebasan 45 praktisi yang ditahan secara ilegal di Tianjin.

Sebaliknya, pejabat PKT awalnya membebaskan para praktisi yang ditahan dan menyatakan tidak akan ada pelarangan terhadap Falun Gong. Namun beberapa bulan kemudian mereka tiba-tiba mengingkari janji tersebut dengan melarang Falun Gong dan meluncurkan kampanye kekerasan untuk memusnahkannya. Aparat propaganda PKT kemudian memutarbalikkan fakta tentang peristiwa 25 April dan membingkai kejadian tersebut sebagai protes kekerasan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah.

Meningkatnya Penindasan Menjelang 25 April

Setelah diperkenalkan kepada publik pada tahun 1992, popularitas Falun Gong melonjak drastis di Tiongkok. Menurut perkiraan pemerintah Tiongkok, diperkiraan 70-100 juta orang melakukan latihan pada tahun 1999.

Meskipun awalnya PKT mendukung Falun Gong dan para pejabat memuji latihan ini karena manfaat kesehatan serta nilai moralnya, pertumbuhan jumlah praktisi memicu kekhawatiran di kalangan pimpinan PKT. Mereka menganggap hal ini sebagai tantangan bagi kekuasaan rezim, padahal Falun Gong hanyalah latihan spiritual pribadi dan bukan gerakan politik.

Sejak awal tahun 1994, aparat keamanan rezim mulai menyelidiki Falun Gong. Namun, para penyelidik berulang kali melaporkan bahwa latihan ini sekadar mengajarkan orang-orang untuk hidup sehat dan meningkatkan karakter moral mereka. Setelah penyelidikan tahun 1998 yang dipimpin oleh mantan ketua Kongres Rakyat Nasional, Qiao Shi, pejabat tersebut menyimpulkan: “Latihan Falun Gong hanya memberikan manfaat dan tidak ada ruginya.”

Meskipun hasil penyelidikan tersebut positif, beberapa pemimpin PKT yang merasa terancam oleh pesatnya penyebaran latihan ini terus berupaya menekan popularitasnya. Dari tahun 1996 hingga 1999, media pemerintah memuat artikel-artikel yang bertujuan menyerang dan menyisihkan latihan ini. Pada Juli 1996, Administrasi Umum Pers dan Publikasi mengeluarkan kebijakan yang melarang penerbitan buku-buku Falun Gong.

Penangkapan pertama terhadap para praktisi Falun Gong di Tiongkok terjadi pada 22 April 1999, setelah mereka meminta sebuah kantor berita milik pemerintah untuk menarik kembali artikel yang memuat klaim palsu tentang Falun Gong. Penangkapan tersebut memicu kekhawatiran nasional terkait kebebasan para praktisi.

Polisi dari Biro Keamanan Publik Tianjin memberi tahu para praktisi bahwa perintah penangkapan tersebut berasal dari Beijing, sehingga mereka disarankan untuk mengajukan permohonan ke sana. Kabar untuk berkumpul menyebar dari mulut ke mulut, dan keesokan paginya, orang-orang mulai mengantre di kantor permohonan nasional dekat kompleks pusat kepemimpinan Zhongnanhai. Praktisi Falun Gong Deng Guoping, yang kemudian melarikan diri dari Tiongkok ke Australia, mengenang dalam sebuah wawancara:

“Pada hari itu, ribuan orang datang dari segala arah secara sukarela. Kami tidak saling kenal. Kami berdiri di sana sepanjang hari. Tidak ada yang mengeluarkan pemberitahuan tertulis resmi yang memberi tahu apa yang harus atau tidak boleh kami lakukan. Sekitar jam 9 malam, informasi datang dari barisan depan dekat kantor permohonan dan pesan itu diteruskan satu demi satu: ‘beberapa praktisi sudah bertemu pejabat pemerintah. Tianjin telah membebaskan 45 praktisi. Pertemuan lanjutan dengan pejabat pemerintah akan diadakan setelah beberapa hari. Semua orang boleh pulang sekarang.’ Maka kami percaya bahwa perwakilan kami telah bertemu pejabat pemerintah, dan kami yakin bahwa para pejabat tahu kami adalah orang baik dan telah menerima pesan kami.”

Permohonan spontan pada 25 April tersebut merupakan protes terbesar di Beijing sejak demonstrasi pro-demokrasi di Lapangan Tiananmen satu dekade sebelumnya pada tahun 1989, dan membuat Falun Gong menjadi sorotan berita internasional untuk pertama kalinya.

Tanggapan PKT

Zhu Rongji, pejabat tinggi PKT yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Tiongkok, mengundang empat praktisi ke Zhongnanhai untuk mendengarkan permohonan mereka. Ia kemudian mengatur pembebasan 45 orang yang ditahan di Tianjin pada malam itu juga. Begitu kabar tersebut diumumkan, seluruh 10.000 praktisi pergi dengan damai, bahkan mereka ikut membersihkan sampah yang ditinggalkan petugas polisi di lokasi tersebut.

Beberapa hari kemudian, juru bicara Dewan Negara menyatakan bahwa Falun Gong tidak akan dilarang. Selama beberapa bulan setelahnya, para praktisi mencoba kembali melakukan aktivitas latihan rutin mereka. Namun, di banyak daerah, tempat latihan mereka justru diblokir mobil polisi atau diganggu semprotan meriam air. Selain itu, banyak praktisi yang ikut dalam permohonan 25 April di Beijing didatangi polisi di rumah masing-masing karena kehadiran mereka di sana.

Namun, pada 20 Juli 1999, menjadi jelas bahwa selama masa tersebut, sebuah penindasan terhadap Falun Gong sedang direncanakan di balik layar. Jiang Zemin, sekretaris jenderal Partai, rupanya tidak senang dengan tanggapan Zhu Rongji terhadap permohonan 25 April dan merasa iri dengan popularitas Falun Gong. Ia kemudian secara sepihak memerintahkan agar latihan ini dimusnahkan.

Hao Fengjun, yang saat itu bekerja di Biro Keamanan Publik di Tianjin dan kemudian membelot ke Australia, mengenang: “Setelah 25 April 1999, pemerintah Tiongkok gencar mengumpulkan data dan informasi mengenai Falun Gong serta mempersiapkan segala hal untuk melakukan penganiayaan terhadap Falun Gong.” Pada 10 Juni, Jiang membentuk Kantor 6-10, sebuah lembaga keamanan di luar hukum yang bertugas melenyapkan Falun Gong. Jiang memerintahkan direkturnya, Li Lianqiang: “Hancurkan reputasi mereka. Bangkrutkan mereka secara finansial. Dan hancurkan mereka secara fisik!”

Maka dimulailah sebuah penganiayaan kejam yang terdiri dari pelecehan skala besar, penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan yang masih terus berlanjut 25 tahun kemudian.

Permohonan pada 25 April 1999 menjadi titik balik dalam sejarah Falun Gong dan Tiongkok. Peristiwa ini menunjukkan tekad PKT untuk menindas permohonan damai demi kebebasan berkeyakinan dan berekspresi. Hal ini juga memperlihatkan cara mereka menggunakan media pemerintah untuk membenarkan penindasan dengan memanipulasi kebenaran. Meskipun rezim tersebut berupaya keras memusnahkan latihan ini, jutaan orang di Tiongkok masih terus menjalankan Falun Gong, dan kini telah menyebar ke lebih dari 70 negara di dunia. Permohonan 25 April tetap menjadi pengingat akan pentingnya melindungi hak asasi manusia serta keberanian mereka yang memperjuangkannya.

Ikuti webinar kami sore ini untuk mendengarkan kesaksian langsung dari seorang cendekiawan Tiongkok yang hadir pada saat itu, serta diskusi bersama para pakar agama dan gerakan perlawanan di Tiongkok. Klik di sini untuk menonton.

Materi Referensi Tambahan

• Baca artikel National Review karya Ethan Gutmann mengenai permohonan 25 April, yang menyimpulkan:

“Masyarakat sipil pasca-Komunis di Tiongkok akan memberikan peran bagi Falun Gong, dan kita perlu memahami sejarah nyata gerakan ini dengan lebih baik. Untuk saat ini, cukup kiranya kita mematahkan satu mitos yang mendasari anggapan keliru bahwa pihak Barat tidak berhak mencampuri urusan internal yang samar. Falun Gong tidak memulai perang ini. PKT lah yang memulainya. Dan Partai harus bertanggung jawab penuh atas segala dampaknya.”

• Baca wawancara dengan Hao Fengjun, seorang mantan polisi yang membelot ke Australia mengenai kesaksiannya tentang apa yang terjadi pada 25 April dan setelahnya.

• Saksikan film dokumenter, “A Decade of Courage,” yang menjelaskan tentang permohonan 25 April.