Pemerintah Seluruh Dunia Suarakan Dukungan, Desak Penghentian Penindasan Falun Gong Selama 27 Tahun

Musim panas ini, komunitas Falun Gong (Falun Dafa) di seluruh dunia berkumpul untuk memperingati 27 tahun sejak Partai Komunis Tiongkok (PKT) melancarkan kampanye terhadap latihan damai tersebut pada 20 Juli 1999. Dari Washington hingga Jenewa dan Brisbane, peringatan tersebut mendapat dukungan luas dari para pejabat terpilih dan legislator yang membela kebebasan berkeyakinan serta menyerukan diakhirinya penindasan.

Amerika Utara

Amerika Serikat

Aksi damai tahunan di Washington, D.C., yang menyerukan penghentian penganiayaan

Pada aksi damai 23 Juli 2026 di depan Lincoln Memorial—yang dihadiri hampir dua ribu para praktisi dari seluruh Amerika Utara—Anggota DPR Pat Ryan dari Distrik ke-18 New York menyampaikan pidato langsung di hadapan massa. Ia menyatakan bahwa komitmen teguh para praktisi terhadap prinsip Sejati, Baik, dan Sabar menjadi sumber inspirasi, serta menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan oleh PKT akan dimintai pertanggungjawaban. Ia juga menyebutkan bahwa banyak warga di distriknya masih hidup dalam ketakutan karena anggota keluarga mereka di Tiongkok dipenjara atau tidak dapat berlatih keyakinan mereka dengan bebas. Ryan menyoroti keterlibatannya sebagai salah satu pengusul Undang-Undang Perlindungan Falun Gong yang didukung lintas partai, serta mencatat bahwa DPR telah mengesahkan H.R.1540 pada tahun 2025.

Selama kita tetap teguh pada keyakinan terhadap Sejati, Baik, dan Sabar serta terus melangkah maju, kita pasti akan berhasil. — Anggota DPR Pat Ryan

Kurt Werthmuller, Analis Kebijakan Pengawas di Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF), menyampaikan pidato di hadapan massa yang melakukan aksi damai. Ia menyatakan bahwa perlakuan tidak manusiawi PKT terhadap para praktisi Falun Gong serta pelanggaran hak asasi manusia yang serius telah didokumentasikan secara luas, dan temuan-temuannya menyerukan agar Amerika Serikat, bersama sekutu dan mitra internasionalnya, mengambil sikap tegas serta meminta pertanggungjawaban para pelaku.

Tahun demi tahun, USCIRF tanpa gentar mengutuk kebejatan pemerintah Tiongkok terhadap para praktisi Falun Gong. — Kurt Werthmuller

Rancangan undang-undang untuk menjatuhkan sanksi terhadap para pelaku di balik perampasan organ paksa

Menjelang 20 Juli, sejumlah senator menambah nama mereka pada Rancangan Undang-Undang Senat S.4009, yaitu Falun Gong and Victims of Forced Organ Harvesting Protection Act (Undang-Undang Perlindungan Falun Gong dan Korban Perampasan Organ Paksa). RUU ini diajukan oleh Senator Ted Cruz (R-TX) pada 5 Maret 2026, dan disponsori bersama oleh Senator Jeff Merkley (D-OR). Para penandatangan baru yang bergabung meliputi Senator Ron Johnson (R-WI), Senator Ron Wyden (D-OR), dan Senator Mike Rounds (R-SD). UU ini akan memberikan wewenang kepada pemerintah AS untuk mengidentifikasi dan menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perampasan organ paksa di Tiongkok, termasuk pembekuan aset, larangan transaksi, serta penolakan izin masuk ke Amerika Serikat.

Departemen Luar Negeri

Pada 16 Juli, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Ketenagakerjaan sekaligus Duta Besar Keliling untuk Kebebasan Beragama Internasional, Riley Barnes, mengutuk penindasan berkepanjangan terhadap para praktisi Falun Gong di Tiongkok dan menegaskan bahwa para pelaku akan dimintai pertanggungjawaban.

Tanggal 20 Juli menandai 27 tahun kampanye kejam PKT untuk memberantas Falun Gong. Pemerintah AS memandang serius serangan terhadap kelompok yang memiliki keyakinan seperti Falun Gong dan berkomitmen mengerahkan segala cara untuk meminta pertanggungjawaban pejabat Tiongkok yang terlibat dalam tindakan penindasan. — Riley M. Barnes, Asisten Menteri Luar Negeri AS

Pada 21 Juli, Departemen Luar Negeri berkomitmen melindungi para praktisi Falun Gong di AS dari penindasan lintas negara oleh PKT.

Komisi Eksekutif-Kongres tentang Tiongkok (CECC)

Menandai peringatan ke-27 pada bulan Juli ini, CECC menyebut penganiayaan tersebut sebagai salah satu kekejaman PKT yang paling mengerikan—yang mencakup penyiksaan, perampasan organ paksa, dan penindasan lintas negara—serta mencatat bahwa pihak yang bertanggung jawab telah lolos dari pertanggungjawaban sementara banyak praktisi tetap dipenjara.

Sudah 27 tahun sejak pemerintah Tiongkok melancarkan penganiayaan terhadap Falun Gong. Penganiayaan sistematis terhadap komunitas keyakinan yang damai ini adalah salah satu kekejaman PKT yang paling mengerikan—dari penyiksaan hingga perampasan organ paksa hingga penindasan lintas negara. Mereka yang bertanggung jawab telah lolos dari pertanggungjawaban, dan terlalu banyak praktisi yang masih dipenjara. Kebebasan mereka—serta keadilan—harus menjadi prioritas bagi AS dan seluruh negara yang menjunjung kebebasan. — CECC

Anggota DPR Chris Smith (R-NJ)

Dalam sebuah pernyataan pada 21 Juli 2026, Anggota DPR Smith—Ketua Bersama CECC, yang merintis resolusi pertama AS untuk mengecam penganiayaan tersebut pada tahun 1999—menyebutnya sebagai kejahatan yang terus berlanjut dan mendesak pembebasan para praktisi yang ditahan serta sanksi bagi para pejabat PKT yang bertanggung jawab.

Penganiayaan terhadap Falun Gong bukanlah babak sejarah yang telah usai. Ini adalah kejahatan yang sedang berlangsung. — Anggota DPR Chris Smith

Menjelang aksi damai, pawai, dan malam renungan di Lincoln Memorial, Washington, D.C., pada 23 Juli 2026, sekelompok senator dan Anggota DPR AS lintas partai—termasuk beberapa yang telah disebutkan di atas—mengirimkan video serta surat yang menyatakan dukungan bagi Falun Gong, mengecam penganiayaan oleh PKT, dan menyerukan agar para pelaku dimintai pertanggungjawaban.

Senator Rick Scott (R-FL)

Dalam pesan videonya, Senator Scott memperingati momen tersebut dengan mengenang kekejaman PKT serta menyoroti pengajuan kembali Undang-Undang Perlindungan Falun Gong, yang akan menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perampasan organ.

Saat memperingati 27 tahun protes damai Falun Gong, kita diingatkan atas penganiayaan brutal PKT, perbudakan anak, perampasan organ, serta pelanggaran HAM yang terus berlangsung. Itulah sebabnya saya mengajukan kembali UU Perlindungan Falun Gong guna menjatuhkan sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab atau terlibat perampasan organ, khususnya yang menyasar para praktisi Falun Gong. — Senator Rick Scott

Anggota DPR Gus M. Bilirakis (R-FL)

Anggota DPR Bilirakis, Ketua Bersama Kaukus Kebebasan Beragama Internasional, menulis surat yang menegaskan kebebasan berkeyakinan sebagai hak asasi universal, bukan hak istimewa dari pemerintah. Ia memperingatkan penindasan lintas negara yang merambah wilayah AS serta menyampaikan solidaritas kepada para praktisi dan keluarga mereka.

Kepada para praktisi Falun Gong, keluarga, dan korban penganiayaan karena memertahankan keyakinan: kalian tidak dilupakan. Keberanian kalian menghadapi kesulitan luar biasa menginspirasi dunia. Komitmen damai pada kebenaran, welas asih, dan ketekunan membuktikan bahwa tirani takkan pernah memadamkan semangat kemanusiaan. — Anggota DPR Gus M. Bilirakis

Anggota DPR Joe Wilson (R-SC)

Anggota DPR Wilson menyatakan dukungannya terhadap upaya para praktisi untuk mengakhiri penganiayaan selama 27 tahun oleh PKT.

Partai Komunis Tiongkok takut pada kebebasan, dan kekerasan mereka terhadap Falun Gong tidak akan ditoleransi. — Anggota DPR Joe Wilson

Anggota DPR Emanuel Cleaver (D-MO)

Anggota DPR Cleaver menilai penganiayaan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi mendasar dan mendesak publik untuk tidak menutup mata terhadap penderitaan yang terjadi di tempat lain.

Kebebasan berkeyakinan adalah hak asasi manusia yang mendasar, yang telah lama dirampas dari para praktisi Falun Gong di Tiongkok. Ditangkap, ditahan, atau tewas karena keyakinan, latihan damai, atau hubungan dengan spiritualitas adalah hal yang tidak dapat diterima. Membela kemanusiaan berarti menentang penganiayaan.— Anggota DPR Emanuel Cleaver

Anggota DPR Jack Bergman (R-MI)

Anggota DPR Bergman merefleksikan 27 tahun sejak kampanye tersebut dimulai dan menyuarakan harapan agar para praktisi suatu hari nanti dapat menjalani keyakinan mereka tanpa rasa takut, seraya berjanji untuk terus bersuara sebagai anggota Kongres.

Tidak ada bentuk penganiayaan berkeyakinan yang dapat diterima, dan saya tetap memegang harapan bahwa para praktisi Falun Gong suatu hari nanti akan bebas menjalankan keyakinan mereka tanpa rasa takut. — Anggota DPR Jack Bergman

Anggota DPR Thomas P. Tiffany (R-WI)

Saya bergabung dengan kalian hari ini untuk menyerukan diakhirinya pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan di Tiongkok. — Anggota DPR Thomas Tiffany

Anggota DPR James R. Walkinshaw (D-VA)

Semoga peringatan yang penuh khidmat ini menjadi pengingat atas tanggung jawab bersama kita untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebebasan, hak asasi manusia, dan rasa saling menghormati. — Anggota DPR James R. Walkinshaw

Eropa

Swiss

124 anggota parlemen menandatangani deklarasi bersama

Dalam salah satu unjuk dukungan parlemen terbesar tahun ini, 124 anggota parlemen dari kanton-kanton Swiss di Jenewa, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Valais, Jura, dan Ticino bersama-sama menandatangani Deklarasi Antarparlemen tentang Penindasan Lintas Negara Terhadap Praktisi Falun Gong. Deklarasi tersebut mengutuk penindasan yang dilakukan PKT selama 27 tahun serta penindasan lintas negara mereka, dan menyerukan kepada pemerintah federal Swiss untuk melindungi para praktisi yang tinggal di Swiss.

Kami, para anggota parlemen yang menandatangani di bawah ini, dengan tegas mengutuk penindasan yang kejam dan penuh kekerasan terhadap Falun Gong oleh rezim Tiongkok. — Deklarasi Antarparlemen, Swiss

Para pejabat menyampaikan surat dan pesan video di Danau Jenewa

Pada aksi damai yang diadakan pada 16 Juli 2026, di tepi Danau Jenewa—di depan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa—18 pejabat terpilih dari parlemen federal dan dewan lokal mengirimkan video serta surat dukungan.

Pejabat terpilih yang mengirimkan surat atau pesan video untuk mendukung para praktisi (Minghui.org). Barisan pertama: Anggota Parlemen Federal Swiss (Dewan Negara) Mauro Poggia dan Carlo Sommaruga, Anggota Parlemen Federal Swiss (Dewan Nasional) Daniel Sormanni, Philippe Nantermod, Delphine Klopfenstein, Rudi Berli, dan Christian Dandrès; Barisan kedua: Christian Flury, Anggota Dewan Agung Kanton Jenewa; Masha Alimi, Anggota Dewan Agung Kanton Jenewa; Blaise Fivaz, Anggota Dewan Agung Kanton Neuchâtel; Blaise Courvoisier, Anggota Dewan Agung Kanton Neuchâtel; Daniel Berger, Anggota Dewan Agung Kanton Neuchâtel; Richard Gigon, Anggota Dewan Agung Kanton Neuchâtel; dan Nicolas Girard, Anggota Dewan Agung Kanton Jura; Barisan ketiga: Hubert Dafflon, Anggota Dewan Agung Kanton Fribourg; Omar Balli, Anggota Dewan Agung Kanton Ticino; Fabienne Beaud, Anggota Dewan Kota Jenewa; dan Pascal Altenbach, Anggota Dewan Kota Jenewa.

Dalam rangka peringatan 27 tahun dimulainya penganiayaan di Tiongkok, saya ingin menyampaikan pikiran saya kepada semua korban—masa lalu, masa kini, dan, sayangnya, masa depan—dari penindasan ini, dan khususnya kepada para praktisi Falun Gong, yang dengan jelas menjadi target dari penindasan yang berdarah oleh rezim tersebut. Sudah waktunya untuk menyadari apa yang sedang terjadi dan bangkit di setiap tingkatan, terutama tingkat politik. — Mauro Poggia, Anggota Dewan Negara Swiss (Senator) untuk Kanton Jenewa

Penting untuk ditegaskan kembali bahwa tidak dapat ditoleransi bagi kekuatan apa pun (dalam hal ini, Tiongkok) untuk menargetkan individu karena mengekspresikan spiritualitas mereka atau menjalankan hak fundamental mereka atas kehidupan spiritual. Saya juga percaya bahwa tidak dapat diterima bagi kekuatan asing—baik dari Tiongkok maupun lainnya—untuk memberikan tekanan atau melakukan penindasan di tanah Swiss terhadap individu, baik warga negara Tiongkok maupun bukan, yang berlatih keyakinan ini. — Carlo Sommaruga, Anggota Dewan Negara Swiss (Senator) untuk Kanton Jenewa

Pada peringatan 27 tahun ini, kami menyerukan kepada otoritas Tiongkok untuk segera mengakhiri penindasan yang tidak adil dan tidak manusiawi ini. Kami menuntut penghormatan terhadap hak-hak fundamental para praktisi Falun Gong, serta semua orang yang dianiaya karena keyakinan spiritual atau keyakinan mereka. Kebebasan berkeyakinan, martabat manusia, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah nilai-nilai universal yang harus dilindungi di seluruh dunia. Sudah waktunya penderitaan yang ditimpakan kepada para praktisi Falun Gong dihentikan dan keadilan ditegakkan. — Nicolas Girard, Anggota Dewan Agung Kanton Jura

Jerman

Para praktisi menandai peringatan 27 tahun dengan berbagai acara di Berlin, Munich, Frankfurt, dan Düsseldorf. Di Munich, kegiatan berlangsung selama dua hari Sabtu berturut-turut—11 dan 18 Juli 2026—di Sendlinger Straße dan Rotkreuzplatz. Di Düsseldorf, ibu kota Rhine-Westphalia Utara (NRW), aksi damai pada 18 Juli di pusat pejalan kaki menampilkan pembacaan surat dari empat pejabat negara di depan umum. Secara keseluruhan, lebih dari selusin pejabat di tingkat federal, negara bagian, dan kota mengirimkan pesan dukungan.

Di tingkat Federal

Thomas Rachel—Anggota Bundestag; Komisaris Pemerintah Federal untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan; Persatuan Demokrat Kristen Jerman (CDU)

Rachel, yang juga duduk di Komite Urusan Luar Negeri, menulis di media sosial bahwa tahun ke-27 penganiayaan sistematis adalah pengingat bahwa berbagai pelanggaran terus berlanjut meskipun ada seruan internasional.

Kami sangat membutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar, terutama mengenai tuduhan penyiksaan. — Thomas Rachel

Dr. Günter Krings—Wakil Ketua, Kelompok Parlemen Bundestag CDU/Persatuan Sosial Kristen (CSU); CDU

Krings, yang menangani urusan internal dan kebijakan hukum serta mengepalai kelompok NRW CDU di Bundestag, mengirimkan surat yang dibacakan dengan lantang pada aksi damai di Düsseldorf. Ia menulis bahwa di balik bahasa hak asasi manusia yang abstrak terdapat individu-individu nyata beserta keluarga dan harapan mereka, dan tidak seorang pun boleh tinggal diam ketika orang lain dianiaya karena keyakinan mereka.

Sebagai seorang Kristen dan anggota parlemen, penghormatan terhadap kebebasan berkeyakinan di seluruh dunia sangat berarti bagi saya. — Dr. Günter Krings

Norbert Altenkamp—Juru Bicara CDU/CSU untuk Hak Asasi Manusia, Bantuan Kemanusiaan, dan Kebijakan Keagamaan; CDU

Altenkamp menyebut kebebasan berkeyakinan sebagai tolok ukur apakah suatu negara menghormati hak-hak universal. Ia memperingatkan bahwa undang-undang persatuan etnis baru Tiongkok dapat mengekspor penindasan lintas negara, mendesak pencabutannya, dan menuntut Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk segera menghentikan penindasan terhadap latihan tersebut.

Dr. Jonas Geissler—Anggota Bundestag, Komite Hak Asasi Manusia dan Bantuan Kemanusiaan; CSU

Geissler menulis bahwa selama lebih dari seperempat abad, organisasi hak asasi manusia telah mendokumentasikan intimidasi, pemenjaraan, dan penyiksaan. Ia menyebut penganiayaan tersebut sebagai salah satu contoh paling memprihatinkan dari penindasan negara terhadap mereka yang menolak meninggalkan keyakinan mereka, serta menyampaikan solidaritas kepada para korban dan keluarga mereka.

Martabat manusia adalah hal yang tidak dapat diganggu gugat. — Dr. Jonas Geissler

Ronald Gläser—Anggota Bundestag; Alternatif untuk Jerman (AfD)

Gläser mencatat bahwa ia telah menulis surat kepada para pejabat Tiongkok pada tahun 2023 untuk menuntut pembebasan segera para praktisi yang ditahan, dan berargumentasi bahwa hubungan dagang dengan Tiongkok bukanlah alasan untuk bungkam ketika hak-hak fundamental dilanggar.

Sebastian Maack—Anggota Bundestag; AfD

Maack mengatakan bahwa ia mengetahui situasi komunitas tersebut saat menyelidiki perampasan organ ilegal. Ia menyatakan simpati kepada para praktisi yang dipenjara dan disiksa beserta keluarga mereka, serta mendorong mereka untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian.

Di tingkat Negara Bagian

Karl-Josef Laumann—Menteri Tenaga Kerja, Kesehatan, dan Urusan Sosial NRW; CDU

Laumann, yang suratnya termasuk di antara surat-surat yang dibacakan pada aksi damai di Düsseldorf—mencatat bahwa meskipun Tiongkok menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, para praktisi telah dianiaya sejak 20 Juli 1999. Ia mengkritik “kebungkaman yang memekakkan telinga” dari media Jerman terkait kematian di penjara dan penyiksaan, serta berterima kasih kepada Kantor Luar Negeri dan Kanselir karena telah mengangkat isu tersebut secara terbuka.

Kebebasan berkeyakinan sama sekali bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. — Karl-Josef Laumann

Oliver Stirböck—Parlemen Negara Bagian Hesse; Manajer Urusan Parlemen, Partai Demokrat Bebas (FDP)

Stirböck mengecam pemenjaraan dan penyiksaan terhadap umat yang memiliki keyakinan yang damai serta memperingatkan bahwa pengaruh PKT menjangkau hingga Jerman melalui pos-pos polisi rahasia dan disinformasi. Ia mengatakan Jerman seringkali kurang siap, dengan mengutip kerja sama universitas yang terus berlanjut dengan Institut Konfusius, dan berargumen bahwa mereka yang mencari perlindungan di sini harus benar-benar aman.

Sascha Herr—Anggota Parlemen Negara Bagian Hesse

Herr mencatat bahwa penahanan sewenang-wenang, “pendidikan ulang”, dan penyiksaan telah didokumentasikan oleh organisasi internasional, parlemen, dan lembaga HAM. Mengacu pada sejarah Jerman sendiri, ia mengatakan bahwa negara tersebut memikul tanggung jawab khusus untuk menegakkan prinsip dasar hak asasi manusia secara universal.

Saya menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh praktisi Falun Gong. — Sascha Herr

René Domke—Ketua FDP untuk Mecklenburg-Vorpommern; Wakil Wali Kota dan Senator Wismar

Domke berpendapat bahwa mengecam berbagai pelanggaran saja tidak lagi cukup dan pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Ia mendesak agar hak asasi manusia terus diangkat secara konsisten dalam dialog dengan para perwakilan Tiongkok.

Kebebasan tidak dapat dinegosiasikan. — René Domke

Di tingkat Kota

Rocco Wilken—Wali Kota Vlotho, NRW; Partai Demokrat Sosial Jerman (SPD)

Wilken, salah satu dari empat orang yang suratnya dibacakan di Düsseldorf, memusatkan pesannya pada Zhao Meiling (64), yang kini tinggal di Dortmund, yang mengalami 16 tahun penganiayaan sebelum melarikan diri ke Jerman pada tahun 2015. Ia menyebutkan setidaknya 5.350 kematian terdokumentasi akibat penyiksaan dan penganiayaan, dengan angka sebenarnya yang mungkin mencapai 10.000 atau lebih.

Kita menjadi terbiasa dengan hal-hal mengerikan yang tidak boleh dibiasakan. — Rocco Wilken

Nicole Wilms—Dewan Kota Mönchengladbach; SPD

Wilms, yang memimpin komite urusan sosial, kesehatan, dan kesetaraan di dewan tersebut, memuji ketekunan para praktisi selama bertahun-tahun—dari aksi jaga malam damai hingga petisi yang sukses ke Bundestag. Ia mengatakan masyarakat sipil dan para politisi harus bersuara ketika hak-hak fundamental dilanggar.

Oseania

Australia

Senator Queensland Malcolm Roberts

Pada 18 Juli 2026, para praktisi Falun Gong mengadakan pawai dan aksi damai di pusat kota Brisbane, menyerukan diakhirinya penganiayaan terhadap Falun Gong di Tiongkok. Roberts menulis sepucuk surat yang menyatakan dirinya sebagai pendukung setia perjuangan tersebut dan mendesak PKT untuk menghentikan kampanyenya serta membebaskan siapa pun yang dipenjara karena keyakinan mereka.

Penganiayaan ini adalah sebuah tragedi yang merentang baik di dalam maupun di luar perbatasan Republik Rakyat Tiongkok, yang berdampak pada kehidupan orang-orang yang tidak bersalah dan melanggar hak asasi manusia fundamental secara global. — Malcolm Roberts

David Paton—Anggota Parlemen Australia Selatan

Paton berpidato dalam acara aksi damai pada 17 Juli 2026 di depan Gedung Parlemen di Adelaide. Ia mengatakan tidak ada hal yang salah dari keyakinan pada Sejati, Baik, dan Sabar, serta berpendapat bahwa nilai-nilai tersebut sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Australia.

Jika apa yang Anda lakukan bermanfaat bagi diri Anda, membuat hidup Anda lebih baik, dan tidak merugikan siapa pun, hal itu tidak boleh ditekan. — David Paton

Selandia Baru

Helen White — Anggota Parlemen, Partai Buruh Selandia Baru

White menghadiri acara aksi damai dan pawai pada 21 Juli 2026 di pusat kota Wellington dan di luar Gedung Parlemen. Ia mengatakan bahwa dirinya telah lama mengikuti isu hak asasi manusia di China melalui pekerjaannya di Aliansi Antar-Parlemen untuk China (IPAC), serta mengutip tribunal independen yang terdiri dari para pakar hukum senior Inggris yang mendapati bahwa tuduhan perampasan organ didukung oleh bukti yang kuat. Ia memperingatkan bahwa undang-undang persatuan etnis baru di China dapat menjerat warga China Selandia Baru hanya karena menghadiri acara aksi damai, menyerukan respons lintas partai, dan menyamakan 27 tahun perlawanan damai dengan gerakan Gandhi.

Asia

Taiwan

Para praktisi menandai peringatan ke-27 di tujuh kota dan kabupaten: Pingtung (12 Juli), Tainan (17 Juli), Taichung, Chiayi, dan Kaohsiung (18 Juli), Yunlin (19 Juli), serta terakhir Taipei (25 Juli), tempat sekitar 1.200 orang berpawai dan mengadakan aksi nyala lilin di City Hall Civic Plaza. Para wakil rakyat turut hadir, dengan beberapa di antaranya berjanji mengambil tindakan legislatif terhadap penindasan lintas negara yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Taipei—Aksi nyala lilin 25 Juli di City Hall Plaza

Pada malam 25 Juli 2026, para praktisi dari Taiwan utara berkumpul di City Hall Civic Plaza, Taipei, menyalakan ratusan lilin untuk mengenang mereka di Tiongkok yang tewas akibat penganiayaan. Para pembicara dari kalangan politik, kedokteran, hukum, dan akademisi mengutuk pelanggaran tersebut dan menyerukan undang-undang anti-penindasan lintas negara. Anggota Dewan Kota Taipei, Hung Chien-yi (洪健益) dan Chang Wen-chieh (張文潔), menghadiri acara aksi damai tersebut dan menyampaikan pidato mereka.

Mari kita bekerja sama, dan biarkan cahaya matahari menerangi kegelapan. — Hung Chien-yi

Di mana pun kita berada, kita harus melakukan apa pun yang kita bisa untuk menyebarkan kebenaran. — Chang Wen-chieh

Kota dan Kabupaten lainnya

Liu Chien-kuo (劉建國) — Anggota Legislatif Kabupaten Yunlin
Dalam konferensi pers dan aksi nyala lilin di Huwei, Liu menyatakan rasa hormat yang mendalam atas perlawanan damai dan rasional selama 27 tahun, dengan mengatakan bahwa ketekunan para praktisi dalam menyampaikan kebenaran—termasuk penayangan film dokumenter State Organs—adalah hal yang memungkinkan komunitas internasional melihat penganiayaan tersebut dengan jelas.

Wang Li-jen (王立任) — Anggota Dewan Kota Taichung
Lewat pesan video untuk aksi Taichung pada 18 Juli, Wang mengecam perampasan organ paksa sebagai tindakan biadab dan mendesak Taiwan segera memperketat sanksi hukum. Ia menilai undang-undang persatuan etnis baru Tiongkok sebagai lonceng peringatan bagi Taiwan, serta mendesak Yuan Legislatif mengesahkan UU Anti-Penindasan Lintas Negara.

Chou Yung-hung (周永鴻) — Anggota Dewan Kota Taichung
Dalam pesan rekaman video, Chou menyampaikan bahwa latihan tersebut bukanlah kelompok politik, melainkan praktik kultivasi yang mempromosikan kesehatan serta nilai-nilai Sejati, Baik, dan Sabar — yang legal di mana pun kecuali di Tiongkok.

Perampasan organ paksa adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, ribuan kali lebih serius daripada pembunuhan biasa. — Chou Yung-hung

Hsieh Chih-chung (謝志忠) — Anggota Dewan Kota Taichung
Hsieh menyatakan bahwa ia tidak pernah melewatkan acara tahunan tersebut jika jadwalnya memungkinkan, dan berpendapat bahwa Taiwan harus menyatukan kekuatan perdamaian, anti-kekerasan, serta hak asasi manusia.

Jika PKT melakukan penindasan lintas negara, maka seluruh negara yang mencintai kebebasan harus memberikan dukungan lintas negara. — Hsieh Chih-chung

Liu Shih-chou (劉士州) — Anggota Dewan Kota Taichung
Liu mengecam keras perampasan organ dan mengkritik tenaga medis Taiwan yang pernah terlibat dalam kegiatan terkait di Tiongkok. Ia mengatakan bahwa pembuatan undang-undang untuk menghentikannya sangat penting dan melampaui kepentingan satu kelompok saja.

Ini bukan hanya melindungi Falun Gong — ini melindungi setiap orang. — Liu Shih-chou

Li Tien-sheng (李天生) — Anggota Dewan Kota Taichung
Li menyatakan bahwa ia telah mendukung para praktisi selama bertahun-tahun dan menyerukan mosi serta legislasi dewan lokal untuk menjaga demokrasi Taiwan, sembari berjanji untuk memimpin langsung pengajuan usulan tersebut dan mengajak perwakilan lainnya untuk ikut menandatangani.

Huang Shou-ta (黃守達) — Anggota Dewan Kota Taichung
Huang menyebutkan bahwa perlawanan damai selama 27 tahun telah menarik perhatian global dan menelanjangi watak asli kekuasaan PKT. Selain penguatan kerangka hukum, ia juga menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat sipil.

Pengalaman melawan penganiayaan ini merupakan sumber daya yang penting bagi pertahanan demokrasi Taiwan. — Huang Shou-ta

Chang Po-yang (張博洋) — Anggota Dewan Kota Kaohsiung
Chang menyebut perlawanan selama 27 tahun sebagai wujud tertinggi dari keberanian dan ketekunan, serta menyatakan bahwa melawan hegemoni PKT bukan hanya tanggung jawab para praktisi, melainkan tanggung jawab setiap warga negara Taiwan — karena hal itu sekaligus membela demokrasi Taiwan yang diperoleh dengan susah payah.

Liao Tzu-yu (廖梓佑) — Anggota Dewan Kabupaten Nantou
Liao memuji keyakinan teguh serta ketekunan para praktisi yang bertindak secara damai dan rasional, serta menyatakan bahwa kesadaran yang lebih luas tentang perampasan organ memperkuat perlawanan publik terhadap penindasan lintas negara yang ilegal.

Turut hadir: Anggota Dewan Kabupaten Yunlin Chiang Wen-teng (江文登), Lin Wen-pin (林文彬), Yen Chung-yi (顏忠義), Tsai Ming-shui (蔡明水); Lurah/Kepala Distrik Yuanchang Li Ming-ming (李明明); Anggota Dewan Kaohsiung Chang Han-chung (張漢忠), Chang Po-yang; Anggota Dewan Chiayi Fu Ta-wei (傅大偉), Chen Chia-ping (陳家平), Wang Hao (王浩); Anggota Dewan Tainan Chu Cheng-hsuan (朱正軒), Tsai Hsiao-wei (蔡筱薇), Shen Chen-tung (沈震東); Anggota Dewan Kabupaten Pingtung Hong Ming-chiang, Lee Shih-pin.

Catatan: Artikel ini mengacu pada konten, termasuk foto-foto dari Minghui dan Epoch Times.