Undang-Undang Perlindungan Falun Gong yang Bersejarah Disahkan oleh DPR Amerika Serikat

25 Juni 2024

WASHINGTON — Dalam sebuah langkah bersejarah, DPR Amerika Serikat telah mengesahkan H.R. 4132, yaitu Undang-Undang Perlindungan Falun Gong, melalui pemungutan suara bulat. Hal ini menjadi langkah maju yang sangat penting untuk melawan penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong di Tiongkok, terutama praktik pengambilan organ secara paksa yang sangat keji.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kongres Amerika Serikat karena telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Falun Gong sebelum peringatan 25 tahun penganiayaan bulan depan,” kata Levi Browde, Direktur Eksekutif Pusat Informasi Falun Dafa.

“Undang-undang yang sangat penting ini akan menyelamatkan banyak nyawa, memberikan harapan bagi para praktisi Falun Gong yang masih menderita di Tiongkok, serta menghentikan pengambilan organ secara paksa di sana. Selain itu, hal ini akan membantu pusat medis dan pasien di Amerika agar tidak ikut terlibat dalam kejahatan yang keji ini. Kami mendesak Senat untuk segera mengajukan dan mengesahkan rancangan undang-undang serupa, dan meminta Presiden Biden untuk menandatanganinya agar resmi menjadi hukum.”

Undang-undang bersejarah ini adalah hukum federal pertama yang khusus dibuat untuk melawan pelanggaran HAM terhadap puluhan juta praktisi Falun Gong yang sudah terjadi selama puluhan tahun. Meskipun sejak 1999 Kongres sudah sering mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengutuk penindasan tersebut, baru kali ini ada aturan hukum yang konkret. Undang-undang ini diajukan oleh Anggota Kongres Scott Perry dan didukung oleh 18 anggota lainnya dari kedua partai (Demokrat dan Republik).

Langkah nyata untuk menyelamatkan nyawa

Di antara ketentuan-ketentuannya, undang-undang ini menyatakan bahwa: “Bukti-bukti tepercaya menunjukkan bahwa para praktisi Falun Gong menjadi sasaran pengambilan organ secara paksa yang meluas, dan mereka secara khusus ditargetkan untuk praktik biadab ini.”

Praktik pengambilan organ paksa tersebut telah diakui oleh Tribunal Tiongkok (China Tribunal) pada tahun 2019 sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Banyak akademisi dan peneliti juga mengecamnya sebagai bentuk genosida. Salah satu poin utama dalam Undang-Undang Perlindungan Falun Gong ini adalah memerintahkan Menteri Luar Negeri AS untuk secara resmi menetapkan—dalam waktu satu tahun setelah undang-undang disahkan—apakah penganiayaan ini termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida.

Selain itu, undang-undang ini mewajibkan adanya laporan lengkap mengenai kebijakan dan praktik transplantasi organ di Tiongkok, serta penerapan sanksi yang tegas. Hal ini mencakup penyusunan daftar orang-orang yang terbukti terlibat dalam pengambilan organ secara paksa. Orang-orang tersebut nantinya akan dikenakan sanksi berupa pembekuan aset dan larangan masuk (visa) ke Amerika Serikat.

Selain itu, undang-undang ini mempertegas kebijakan Amerika Serikat untuk tidak bekerja sama dalam bidang transplantasi organ selama rezim Tiongkok yang sekarang masih berkuasa. Aturan ini juga mendorong Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan negara-negara sekutu guna “mengekspos penganiayaan terhadap Falun Gong di Tiongkok” serta menerapkan sanksi dan larangan visa secara bersama-sama.

“Praktisi Falun Gong telah memainkan peran sangat penting dalam melawan sensor dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT),” ujar Browde. “Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Falun Gong oleh DPR Amerika bukan hanya sebuah kemenangan bagi para praktisi, tetapi juga menjadi titik terang harapan bagi siapa pun yang menderita di bawah kekuasaan PKT.”

“Sambil merayakan kemajuan ini, sangatlah penting bagi Senat untuk segera bergerak mengajukan dan mengesahkan rancangan undang-undang pendukung. Krisis hak asasi manusia yang dibahas dalam aturan ini sudah sangat mendesak, dan tanggapan yang kompak dari seluruh Kongres sangat diperlukan untuk melawan kekejaman ini secara efektif.”

Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi kami di [email protected].