Komisi Eksekutif Kongres untuk Tiongkok Mengadakan Dengar Pendapat tentang Pengambilan Organ Secara Paksa

Pada 20 Maret 2024, Komisi Eksekutif Kongres untuk Tiongkok (CECC) mengadakan dengar pendapat tentang pengambilan organ secara paksa dari tahanan hati nurani di Tiongkok, termasuk orang-orang yang melakukan latihan Falun Gong. Berbagai pakar, termasuk dari Pusat Informasi Falun Dafa, memberikan kesaksian untuk menghentikan kejahatan pengambilan organ tersebut.

“Pengambilan organ secara paksa dalam skala industri di Tiongkok adalah kekejaman yang luar biasa jahat,” ujar ketua komisi, Chris Smith, dalam pembukaannya. “Kita harus melihat kembali kejahatan mengerikan abad ke-20 oleh Hitler, Stalin, Mao, atau Pol Pot untuk menemukan kekejaman sistematis yang setara.”

Pada Maret 2023, DPR Amerika Serikat meloloskan Undang-Undang Penghentian Pengambilan Organ Secara Paksa dengan suara mayoritas mutlak 413-2. RUU ini memberikan wewenang kepada Departemen Luar Negeri untuk menjatuhkan sanksi kepada para pelaku yang terlibat dalam pengambilan organ secara paksa dan mewajibkan laporan tahunan mengenai pengambilan organ di Tiongkok. Namun, RUU tersebut tertahan di Komite Hubungan Luar Negeri Senat selama lebih dari satu tahun.

Rekan ketua Senator Jeff Merkley, yang juga merupakan sponsor pendamping untuk versi Senat dari RUU tersebut, mengatakan ia berharap RUU ini akan segera diproses di tingkat Senat.

Kesaksian Para Pakar Memberikan Wawasan

Di antara saksi yang hadir adalah Matthew Robertson, kandidat doktor di Universitas Nasional Australia. Ia adalah salah satu penulis penelitian yang terbit di American Journal of Transplantation, berjudul “Eksekusi melalui Pengambilan Organ: Melanggar Aturan Donor Mati di Tiongkok.”

“Aktivitas transplantasi yang terlihat di Tiongkok, terutama setelah tahun 2000, tidak bisa dijelaskan hanya dari donor sukarela atau narapidana hukuman mati,” kata Robertson. “Penjelasan yang paling masuk akal, berdasarkan bukti yang ada, adalah negara Tiongkok telah secara sistematis membunuh tahanan hati nurani, terutama praktisi Falun Gong, untuk mendapatkan organ demi transplantasi.”

“Menurut Ethan Gutmann, peneliti terkemuka soal pengambilan organ secara paksa, kejahatan ini sekarang dilakukan terhadap warga Uyghur dalam skala besar. ‘Sama seperti sistem transplantasi Tiongkok yang berasal dari penganiayaan Falun Gong, pengambilan organ kini berkaitan erat dengan “Sistem Kamp Xinjiang”,’ ujar Gutmann.”

Selama bertahun-tahun, para praktisi Falun Gong yang pernah ditahan melaporkan bahwa mereka menjalani pemeriksaan medis dan pengambilan sampel darah selama dalam penahanan, sementara tahanan lain tidak menjalani pemeriksaan yang sama. Banyak praktisi Falun Gong yang tidak ditahan juga diganggu oleh polisi di rumah mereka dan diambil sampel DNA serta darahnya.

Dr. Maya Mitalipova, direktur Laboratorium Sel Punca Manusia di Whitehead Institute untuk Riset Biomedis di MIT, menjelaskan bagaimana pengambilan DNA massal ini digunakan. “Ketika seorang pasien meminta organ di Tiongkok, data urutan DNA miliknya akan dicocokkan dengan jutaan data dalam basis data DNA yang tersimpan di komputer,” ujarnya. “Dalam beberapa menit, kecocokan yang sempurna akan ditemukan. Jika calon donor organ tersebut tidak sedang di penjara atau kamp, maka otoritas Tiongkok dapat dengan mudah mencari alasan untuk menahannya agar bisa dibunuh demi diambil organnya sesuai pesanan.”

Dalam kesaksian tertulisnya kepada komisi tersebut, Pusat Informasi Falun Dafa menyampaikan bahwa para pengungsi dari Tiongkok terus melaporkan adanya insiden pengambilan sampel darah di antara tahanan Falun Gong.

“Lebih dari selusin penyintas [yang diwawancarai pada 2023] yang beremigrasi dari Tiongkok memberikan kesaksian tentang pemeriksaan fisik ekstensif dan tes darah rutin yang dilakukan di tempat penahanan atau penjara oleh perawat atau staf medis dari pihak ketiga,” tulis peneliti InfoCenter, Cynthia Sun.” Menurut dokumentasi kami, praktisi Falun Gong dipisahkan dan dipindahkan secara berkelompok ke rumah sakit setempat untuk diperiksa, atau dikawal secara individu ke dalam van gelap yang diparkir di depan penjara, didampingi oleh perawat yang mengenakan seragam medis tanpa tanda dan membawa peralatan medis. Tahanan lain dilaporkan tidak menjadi sasaran prosedur medis tersebut, tidak dikawal ke lokasi lain, atau menjalani pemeriksaan medis dengan frekuensi yang sama.”

Keterlibatan Perusahaan dan Institusi Medis

Kekhawatiran utama yang disampaikan oleh setiap saksi adalah sejauh mana perusahaan, institusi, dan individu dari Barat terlibat dalam pengambilan organ secara paksa.

Dr. Mitalipova mengatakan bahwa banyak perusahaan bioteknologi membantu polisi Tiongkok dalam membangun basis data DNA ini dan mungkin terlibat dalam pengambilan organ secara paksa. Ini termasuk perusahaan multinasional seperti Thermo Fisher Scientific yang berbasis di Amerika Serikat.

Roche, perusahaan Swiss yang memiliki kepentingan finansial di AS, membangun sistem pendaftaran organ pertama untuk tentara Tiongkok (PLA) pada awal tahun 2000-an. Menurut Mr. Robertson, beberapa perusahaan farmasi lainnya juga mendanai penelitian dokter bedah transplantasi Tiongkok di masa ketika belum ada praktik transplantasi sukarela.

Robertson dan beberapa saksi lainnya menyerukan penyelidikan resmi mengenai sejauh mana institusi Amerika Serikat terlibat dalam kejahatan ini, seperti melalui pendanaan penelitian yang menggunakan organ dari sumber yang tidak etis, penyediaan pasokan medis ke rumah sakit yang melakukan operasi tersebut, atau melatih dokter bedah transplantasi Tiongkok. “Langkah pertama adalah memahami apa yang telah terjadi, kemudian menghentikannya sejauh praktik tersebut masih berlanjut,” kata Robertson.

Hukum Negara Bagian Menjadi Pelopor

Di antara para saksi juga terdapat perwakilan negara bagian Texas, Dr. Tom Oliverson, yang memimpin pengajuan undang-undang negara bagian untuk melarang perusahaan asuransi menanggung biaya transplantasi organ di Tiongkok. Gubernur Texas, Gregg Abbot, menandatangani undang-undang tersebut pada Juni 2023—peraturan hukum pertama yang disahkan di AS untuk melawan pengambilan organ secara paksa di Tiongkok. Sejak saat itu, beberapa negara bagian sedang dalam proses mengesahkan undang-undang serupa, termasuk Arizona, Utah, Missouri, Idaho, dan Illinois.

“Saya bangga bahwa upaya yang kami mulai di Texas kini diikuti oleh negara bagian lain, dan saya sangat berterima kasih atas kerja keras Komisi dalam mendorong pembahasan ini ke tingkat nasional,” ujar Oliverson.

Anggota komite menekankan perlunya tindakan yang lebih nyata untuk melawan pengambilan organ secara paksa, termasuk pengesahan Undang-Undang Penghentian Pengambilan Organ Secara Paksa (Stop Forced Organ Harvesting Act) oleh Senat.

“[Pengambilan organ] harus dihentikan. Bukan hanya komisi kita yang perlu bertindak, tetapi kita harus melakukannya di seluruh dunia,” ujar anggota komisi CECC, Anggota Kongres Wanita Michelle Steel dari California. “Kita benar-benar harus melakukan tindakan nyata yang lebih dari sekadar dengar pendapat di sini.”