Australia Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Senat untuk Melawan Pengambilan Organ di Tiongkok

Senat Australia mengesahkan rancangan undang-undang baru pada 21 Agustus 2024, yang bertujuan untuk melawan perdagangan organ ilegal dan pengambilan organ paksa dari orang yang masih hidup. Rancangan Undang-Undang Amandemen Migrasi (Pengungkapan Transplantasi Organ Luar Negeri dan Langkah Lainnya) 2024 ini pertama kali diajukan oleh Senator dari Partai Liberal, Dean Smith, pada Juni 2023. Aturan ini kemudian diserahkan ke Komite Legislasi Urusan Luar Negeri, Pertahanan, dan Perdagangan untuk ditinjau pada bulan November. Senat juga telah mengadakan dengar pendapat publik mengenai amandemen ini pada 22 Maret 2024.

Hal ini terjadi setelah Cheng Peiming, seorang praktisi Falun Gong yang selamat dari pengambilan paksa sebagian hati dan parunya, muncul dalam konferensi pers di Washington D.C. pada Agustus 2024 untuk menceritakan kisahnya. Kesaksian langsungnya yang sangat menyentuh mengenai kekejaman Partai Komunis Tiongkok (PKT) menunjukkan pola lebih luas dari penganiayaan dan pelecehan yang didukung oleh negara

Pengesahan rancangan undang-undang ini berhasil dilakukan berkat dukungan dari para senator partai Liberal, Nasional, Hijau, serta senator independen David Pocock. Selanjutnya, aturan ini akan dibawa ke DPR Australia untuk diperdebatkan lebih lanjut.

Undang-undang ini mengubah aturan dalam Migration Act 1958. Nantinya, setiap orang yang masuk atau kembali ke Australia melalui jalur laut maupun udara wajib mengisi kartu kedatangan dan menyatakan apakah mereka telah menjalani transplantasi organ di luar negeri dalam lima tahun terakhir. Perubahan ini bertujuan untuk melaksanakan rekomendasi dari laporan Sub-Komite Hak Asasi Manusia tahun 2018 yang berjudul “Belas Kasih, Bukan Perdagangan: Penyelidikan terhadap Perdagangan Organ Manusia dan Wisata Transplantasi Organ.”

Amandemen ini menetapkan bahwa jika seseorang menjawab “ya” karena telah menerima transplantasi organ di luar negeri dalam lima tahun terakhir, mereka akan diminta untuk memberikan informasi lebih lanjut. Hal ini mencakup negara, negara bagian, dan lokasi tempat transplantasi dilakukan, serta nama fasilitas medis tempat operasi tersebut berlangsung.

Senator Dean Smith menyatakan bahwa, “Ini adalah langkah paling penting dalam puluhan tahun untuk memperkuat upaya Australia melawan perdagangan organ ilegal dan tidak etis. Informasi ini akan sangat membantu organisasi hak asasi manusia, institusi medis, dan Pemerintah Australia dalam menganalisis tren transplantasi di luar negeri, serta membantu memperkuat bukti yang sudah ada mengenai aktivitas pengambilan organ paksa di luar negeri.”

“Aturan ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko dan kepekaan terkait wisata transplantasi. Hal ini mendorong warga negara dan penduduk Australia untuk mempertimbangkan apakah rencana operasi di luar negeri mungkin membawa risiko terkait dengan transplantasi organ yang tidak etis atau tidak aman.”

Partai Hijau mendukung rancangan undang-undang ini. Senator David Shoebridge menyatakan bahwa pengesahan aturan ini akan menyelaraskan langkah Australia dengan upaya internasional. Di sisi lain, Partai Buruh menolak aturan tersebut karena merasa kebijakan ini tidak akan efektif untuk mencapai tujuan utama, yaitu menghapuskan praktik pengambilan organ paksa.

Partai Buruh tetap pada pendiriannya untuk tidak mendukung rancangan undang-undang ini. Mereka beralasan bahwa hukum yang ada saat ini sudah memberikan wewenang kepada menteri migrasi dan pejabat terkait untuk membatalkan visa orang-orang yang bermasalah. Selain itu, mereka berpendapat bahwa orang-orang yang terlibat dalam perdagangan organ kemungkinan besar tidak akan memberikan informasi yang jujur saat mengisi kartu kedatangan.

“Seperti sebelumnya, pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa mengubah kartu kedatangan penumpang tidak akan banyak membuahkan hasil. Para penerima organ maupun penyelenggaranya kemungkinan besar akan menyembunyikan fakta dan tidak akan memberikan informasi yang akurat,” ujar Senator Tim Ayres.

Meskipun Partai Buruh menolak rancangan undang-undang tersebut, mereka mengakui bahwa perdagangan organ adalah sebuah kejahatan dan salah satu bentuk perbudakan modern.

Selama proses pengesahan rancangan undang-undang ini, kisah Cheng Peiming, seorang praktisi Falun Gong, diberitakan secara luas oleh media-media besar di Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Cheng Peiming adalah korban pertama yang diketahui selamat dari praktik pengambilan organ hidup hidup secara sistematis oleh PKT dan masih hidup untuk menceritakan kisahnya. Bulan lalu, ia pergi ke Washington D.C. untuk berpidato, menceritakan kembali pengalaman pahit yang menimpanya di Tiongkok.

Muncul berbagai spekulasi mengenai alasan mengapa para pelaku hanya mengambil sebagian organ Cheng Peiming dan membiarkannya tetap hidup pada tahun 2004.

Wendy Rogers, ketua dewan penasihat Koalisi Internasional untuk Mengakhiri Penyalahgunaan Transplantasi di Tiongkok, mencatat bahwa jaringan hati tersebut kemungkinan diberikan kepada pasien anak-anak. Sementara itu, David Matas, seorang pengacara hak asasi manusia yang telah melakukan penelitian investigasi mendalam mengenai masalah ini, menduga bahwa rumah sakit tersebut mungkin sedang melakukan eksperimen atau melatih dokter—sebagai langkah awal rumah sakit untuk “masuk ke dalam bisnis” yang menghasilkan keuntungan sangat besar, ujarnya kepada The Epoch Times.

Dr. Lucy Zhao, Presiden Asosiasi Falun Dafa di Australia, menyambut baik rancangan undang-undang baru ini. Ia menyatakan bahwa pengesahan aturan ini membawa pesan yang istimewa dan penting, karena ini merupakan langkah legislatif pertama yang diambil oleh Parlemen Australia untuk membendung pengambilan organ ilegal. Selama debat berlangsung, para senator berhasil mengangkat masalah mengenai pengambilan organ hidup-hidup serta penganiayaan yang dilakukan PKT terhadap Falun Gong dan tahanan hati nurani ke tingkat parlemen.

Banyak negara telah mengesahkan undang-undang serupa. Dr. Zhao berharap pemerintah Australia dapat melangkah lebih jauh dengan mengesahkan undang-undang untuk menghukum para pelaku transplantasi organ ilegal, seperti yang telah dilakukan oleh Inggris dan Kanada.