Gestapo Tiongkok

Lembaga ini disebut Kantor 610, sebuah satuan tugas polisi khusus yang bekerja di luar jalur hukum. Tugas utamanya adalah menjalankan misi untuk melenyapkan Falun Gong.

Tidak ada undang-undang yang mendasari pembentukan Kantor 610—yang dinamai berdasarkan tanggal pembentukannya pada 10 Juni 1999—maupun hukum yang merinci wewenangnya. Sebaliknya, lembaga ini didirikan oleh mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT), Jiang Zemin, dan diumumkan dalam pidatonya di hadapan para kader elit lebih dari sebulan sebelum Falun Gong resmi dilarang. Lalu apa perintah Jiang untuk biro baru ini? “Segera atur kekuatan,” “susun strategi pertempuran,” dan “bersiap sepenuhnya untuk tugas membubarkan [Falun Gong].”

Salinan pidato Jiang tersebut segera dikirim ke seluruh tingkat pemerintahan di Tiongkok. Isinya menegaskan bahwa setiap pejabat “wajib bekerja sama” dengan Kantor 610. Karena semua hakim di Tiongkok adalah anggota Partai Komunis, Jiang secara praktis menempatkan lembaga ini di atas hukum. Hal ini jelas melanggar Pasal 5 dari konstitusi Tiongkok sendiri. 

Seiring dengan meningkatnya penganiayaan, tekad para pengikut Falun Gong untuk terus menjalankan latihan dan menuntut keadilan juga semakin kuat. Rezim menanggapi hal tersebut dengan memberikan wewenang yang semakin luas kepada Kantor 610. Jiang memberikan perintah untuk menggunakan “segala cara yang diperlukan”, sebuah mandat yang membuat Kantor 610 segera dikenal karena kekejamannya—yaitu penggunaan penyiksaan ekstrem.

Selain pemukulan di bagian wajah dan tubuh menggunakan benda tumpul, beberapa teknik penyiksaan yang paling umum dilakukan atau diawasi oleh petugas Kantor 610 meliputi: larangan tidur selama berhari-hari hingga berminggu-minggu, penyetruman pada bagian tubuh yang sensitif menggunakan hingga enam alat kejut listrik ternak secara bersamaan, pencabutan kuku jari secara paksa, hingga pencekokan kotoran manusia.

“Tindakan asusila yang paling mengguncang jiwa saya adalah cara petugas Kantor 610 dan polisi yang secara rutin menyerang alat kelamin perempuan,” tulis Gao Zhisheng, seorang pengacara HAM di Beijing, setelah melakukan investigasi pada tahun 2005 terkait kekerasan terhadap Falun Gong di timur laut Tiongkok. “Hampir semua korban penganiayaan perempuan mengalami serangan seksual pada alat kelamin dan payudara mereka, begitu juga bagian sensitif pada pria dengan cara yang sangat rendah. Hampir semua korban, baik laki-laki maupun perempuan, ditelanjangi sebelum disiksa.”

Tujuan dari metode keji tersebut adalah untuk memaksa korban memberikan pengakuan palsu dan menjalani “transformasi”—sebuah proses di mana mereka dipaksa menghujat Falun Gong. Namun, bagi ribuan orang, siksaan ini berakhir dengan kematian.

Selain penyiksaan fisik, agen Kantor 610 memiliki wewenang untuk langsung menjebloskan pengikut Falun Gong ke kamp kerja paksa, pusat penahanan, dan kelas cuci otak. Di sana, mereka bisa dikurung hingga tiga tahun tanpa pernah melalui proses pengadilan sama sekali.

Sang Pengendali di Balik Layar

Dengan wewenang yang begitu luas, orang mungkin mengira Kantor 610 memiliki jumlah staf yang sangat besar, namun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa jumlah personelnya ternyata sangat terbatas. Menurut laman resmi pemerintah kota Penglai—sebuah kota di Provinsi Shandong berpenduduk 490.000 jiwa—Kantor 610 di sana hanya terdiri dari tujuh orang.

Kekuatan asli Kantor 610 terletak pada kemampuannya untuk memaksa badan-badan Partai dan pemerintah lainnya. Sebagai contoh, Kantor 610 cabang pusat di Tianjin memiliki 50 hingga 60 staf yang dapat memberikan perintah langsung kepada 30.000 personel kepolisian di kota tersebut. Menurut mantan petugas Kantor 610, Hao Fengjun, satu petugas Kantor 610 sering kali mengawasi lebih dari 100 polisi biasa.

Oleh karena itu, Kantor 610 Pusat-lah yang mengatur penangkapan lebih dari lima ribu praktisi yang melakukan latihan Falun Gong di Changchun pada Maret 2002. “Setiap hari polisi ‘menginterogasi’ semua praktisi yang masuk dalam daftar hitam Kantor 610,” ujar Wang Yuhuan, yang ditangkap saat itu dan kemudian memberikan kesaksian kepada Gao.

Hal serupa juga terjadi ketika Gao dan seorang pengacara lainnya mencoba mengunjungi klien mereka, seorang pengikut Falun Gong yang ditahan di kamp kerja paksa. Gao mengenang saat diberitahu bahwa pengelola kamp dapat menyetujui permintaan untuk menemui narapidana mana pun. Namun, untuk menemui pengikut Falun Gong, “kami memerlukan izin khusus dari Kantor 610,” ujar petugas kamp tersebut.

Guo Guoting, seorang pengacara HAM Tiongkok lainnya, menceritakan pengalaman serupa saat ia meminta izin untuk menemui praktisi Falun Gong yang dipenjara di Shanghai. Dalam sebuah wawancara dari Vancouver, Kanada—tempat ia kini hidup di pengasingan—ia mengatakan bahwa jika menyangkut tahanan Falun Gong, Kantor 610-lah yang memegang kendali. “Pihak penjara sendiri sebenarnya tidak memiliki kekuasaan apa pun.”

Pengaruh ini juga merambah hingga ke ruang sidang, kata Guo. “Saya tahu bahwa kasus-kasus Falun Gong tidak diputuskan oleh hakim, melainkan berdasarkan instruksi dari Kantor 610. Merekalah yang menangani kasus-kasus ini.”

Lantas, bagaimana Kantor 610 bisa melakukan hal tersebut? Bagaimana lembaga ini berhasil memperoleh kekuasaan sebesar itu? Jawabannya terletak pada strukturnya dan cara lembaga ini menempel pada mesin PKT yang sudah ada.

Setelah Tim Kepemimpinan dan Kantor 610 dibentuk di bawah Komite Pusat PKT, badan-badan serupa juga dibentuk di setiap tingkat administrasi, organisasi sosial besar, perusahaan besar, unit kerja, hingga universitas. Setiap cabang terhubung erat dengan komite Partai setempat, komite politik-hukum, atau kantor Biro Keamanan Publik.

Sebagai contoh, Kantor 610 di Penglai yang disebutkan sebelumnya, terdaftar di bawah komite politik-hukum, yang merupakan bagian dari jaringan nasional organ PKT yang mengawasi penangkapan, interogasi, dan penuntutan. Koneksi seperti inilah yang memungkinkan Kantor 610 memanipulasi sistem peradilan pidana.

Situs web Biro Keamanan Publik di Universitas Kelautan Tiongkok, Qingdao, melaporkan bahwa pihak kampus telah mendirikan Kantor 610 di dalam bagian keamanan internal mereka. Tujuannya adalah untuk “menyelesaikan masalah Falun Gong” di lingkungan kampus. Selain itu, Federasi Perempuan di Jinan dengan bangga mengumumkan di situs mereka bahwa hasil penelitian mereka dalam memata-matai warga yang melakukan latihan Falun Gong telah diterbitkan dalam buletin resmi Kantor 610.

Melalui struktur Partai yang merambah hingga ke akar rumput, Kantor 610 mampu mengawasi setiap lapisan masyarakat Tiongkok. Sebuah memo internal pada April 2001 yang ditujukan kepada komite desa, kota, dan lingkungan di distrik Mentougou, Beijing, memerintahkan peningkatan pengawasan terhadap praktisi Falun Gong. Dalam memo tersebut, setiap unit kerja diminta untuk memperketat kontrol dan mengaitkannya dengan program “re-edukasi” (cuci otak).

Surat edaran itu juga memerintahkan pengurus lingkungan untuk bekerja sama penuh dengan kepolisian saat melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah demi mencari pengikut Falun Gong.

Pengawasan ketat ini tidak memudar meski waktu telah berlalu. Sebuah memo lain pada April 2006 menunjukkan instruksi yang hampir sama persis bagi komite Partai di tingkat kecamatan dan kabupaten. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan penganiayaan tersebut tetap menjadi prioritas utama bagi Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Sistem Kuota dan Denda Uang

Meskipun ada pejabat lokal yang sangat bersemangat menjalankan perintah ini, banyak juga yang sebenarnya ragu untuk menindas tetangga mereka sendiri. Saat Falun Gong baru saja dilarang, masyarakat cenderung tidak peduli atau bahkan menentang kampanye tersebut secara diam-diam. Untuk mengatasinya, Kantor 610 menciptakan berbagai cara agar pejabat rendah dan warga biasa mau tidak mau harus bekerja sama.

Pada tahun 2000, Ian Johnson dari The Wall Street Journal (peraih Pulitzer) mengungkap adanya “sistem tanggung jawab” yang dibuat oleh Kantor 610. Dalam sistem ini, pejabat daerah akan didenda sangat besar jika ada warga dari wilayah mereka yang pergi ke Beijing untuk melakukan protes atau pengaduan kepada pemerintah pusat.

Lama-kelamaan, sistem ini menjadi semakin terperinci. Sebuah dokumen dari Guangzhou tahun 2002 menunjukkan sistem poin yang rumit: setiap kecamatan wajib mengisi tabel penilaian akhir tahun. Poin mereka akan dipotong jika gagal memenuhi target, seperti: “Dikurangi 8 poin untuk setiap praktisi yang belum berhasil dipaksa berhenti (transformasi)”; “dikurangi 3 poin per orang jika tidak membuat data pribadi praktisi”; dan “dikurangi 5 poin jika ada kelompok lebih dari tiga orang yang melakukan latihan bersama di tempat umum.”

Kantor 610 juga menetapkan kuota penangkapan. Setiap wilayah diberikan target jumlah praktisi yang harus ditangkap dalam periode tertentu. Petugas yang gagal mencapai target ini terancam turun pangkat atau dipecat.

Hao Fengjun, mantan anggota Kantor 610, menceritakan bagaimana ia mulai sadar setelah melihat langsung seorang praktisi perempuan disiksa dengan kejam demi proses “transformasi”. Karena ia mulai tidak setuju dengan cara kerja Kantor 610, ia sendiri justru mulai ditekan oleh organisasinya. Hao sempat dikurung di sel isolasi selama 30 hari karena berani menyebut propaganda pemerintah terhadap Falun Gong sebagai sebuah “kebohongan”.

Mantan polisi itu menceritakan bahwa selama dikurung, ia dilarang menghubungi keluarganya. Suhu sel yang sangat dingin membuat tangannya membengkak dan telinganya bernanah. Setelah bebas, ia dipindahkan ke bagian surat-menyurat sebelum akhirnya kabur ke Australia pada tahun 2005 dengan membawa tumpukan dokumen rahasia Kantor 610 yang ia selundupkan.

Meski Hao menyebut banyak rekannya sebenarnya tidak suka dengan pekerjaan itu, banyak juga yang justru semangat karena mengincar hadiah dari Kantor 610. “Ada orang-orang yang bekerja sangat giat karena semakin banyak pengikut Falun Gong yang mereka tangkap, semakin besar bonus uang yang mereka terima,” kata Hao.

Ternyata, memata-matai pengikut Falun Gong di luar negeri jauh lebih menghasilkan uang daripada menangkap mereka di Tiongkok. Informasi pribadi tentang praktisi di luar negeri, jika dianggap penting, bisa dihargai hingga 50.000 yuan (lebih dari Rp90 juta). Lewat jaringan informan yang menyamar sebagai warga biasa di luar negeri, Kantor 610 menyusun profil lengkap komunitas tersebut. Hao mengaku pernah menerima data intelijen praktisi di Australia, Amerika Serikat, dan Kanada yang sangat mendetail, mulai dari tempat kerja hingga aktivitas harian mereka.

Apakah Upaya Mereka Berhasil?

Sejak protes Falun Gong di Lapangan Tiananmen mulai berkurang pada tahun 2002, banyak jurnalis dan ahli dari Barat mengira bahwa PKT telah berhasil menghancurkan kelompok tersebut, meskipun dengan cara yang sangat kejam.

Namun, dokumen internal Partai dan informasi dari orang dalam menceritakan hal yang berbeda. Pada tahun 2006, Kantor 610 masih merasa khawatir karena spanduk-spanduk Falun Gong masih sering terlihat. Pada tahun 2005 saja, pemerintah Tiongkok dilaporkan menyita 4,62 juta barang terkait Falun Gong. Hingga saat ini, Partai masih menganggap Falun Gong sebagai ancaman nomor satu dalam daftar “lima racun” yang paling mereka takuti (selain aktivis demokrasi, pendukung kemerdekaan Taiwan, warga Tibet, dan aktivis Turkistan Timur).

“Kami semua sangat paham,” kata Hao, “bahwa di dalam lingkaran internal kami, pembicaraannya selalu mengenai bagaimana penganiayaan ini sebenarnya gagal.”