Tinjauan Tahun 2022: Tren Penganiayaan
Di antara berbagai perkembangan utama di Tiongkok selama tahun 2022, Falun Gong tetap menjadi bagian penting dari urusan kenegaraan Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Bahkan setelah lebih dari 23 tahun sejak penganiayaan dimulai, Falun Gong tetap menjadi target aparat keamanan, menghadapi pelanggaran skala besar termasuk penahanan sewenang-wenang, pemenjaraan setelah persidangan sandiwara, penyiksaan sistematis, hingga kematian.
Setiap tahun, muncul tren-tren baru dan taktik yang berkembang dalam cara penindasan dilakukan, begitu juga dalam cara para aktor di dalam Tiongkok maupun secara global meresponsnya.
Berikut adalah lima tren utama dari tahun 2022.
1) Meningkatnya penganiayaan Falun Gong di Tiongkok sebelum dan selama Kongres Partai ke-20
Dari tanggal 16 hingga 22 Oktober 2022, Partai Komunis Tiongkok (PKT) menyelenggarakan kongres partai lima tahunan yang menetapkan Xi Jinping untuk masa jabatan ketiga sebagai pemimpin partai, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertemuan besar seperti ini biasanya memicu aparat keamanan untuk memperketat pengawasan dan penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong serta kelompok target lainnya, dengan dalih melakukan pembatasan dini terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai sumber perbedaan pendapat.
Sejak awal Februari, situs web pemerintah daerah sudah mengumumkan berbagai tindakan untuk memantau penganut Falun Gong secara ketat sebagai persiapan menyambut Kongres Partai ke-20. Pada 24 Februari 2022, para delegasi pemerintah di Provinsi Gansu bertemu untuk “lebih memperkuat pencegahan dan penindasan terhadap Falun Gong,” termasuk melalui peningkatan sensor daring dengan dalih “menjaga keamanan nasional dan stabilitas politik.” [1]
Menjelang acara tersebut, sepanjang September dan Oktober, muncul banyak laporan bahwa polisi memantau pergerakan harian dan rumah para praktisi lokal dengan jauh lebih ketat dari biasanya. Hal ini terjadi di lokasi-lokasi yang jauh dari Beijing, tempat Kongres berlangsung, termasuk di Shanghai dan Tiongkok Timur Laut. Di Provinsi Shandong, antara akhir September hingga 25 Oktober (saat Kongres berakhir), polisi Kota Dongying membuntuti praktisi Falun Gong sekaligus mantan penerjemah, Wang Fan, ke mana pun ia pergi (lihat foto). [2]
Dalam kasus lain pada 30 September, tiga petugas di Kota Dalian, Provinsi Liaoning yang melecehkan seorang praktisi berusia 56 tahun, Fang Caixia, mengancam, “Kami di sini untuk ‘mengamankan’ Kongres Partai ke-20. Bahkan jika kami harus menggali sedalam tiga kaki untuk menemukan Anda, kami akan melakukannya. Sebelum Kongres Partai ke-20, kami harus menemui Anda seminggu sekali.” [3]
2) Penahanan dan penuntutan penganut Falun Gong karena menyebarkan informasi COVID-19
Sejak awal pandemi COVID-19, para praktisi Falun Gong termasuk dalam kelompok warga biasa di Tiongkok yang berhasil membagikan informasi tanpa sensor mengenai infeksi kepada sesama warga dan dunia luar. Karena takut akan pengungkapan ini, badan keamanan Tiongkok telah mengintensifkan pengawasan dan penahanan terhadap para pengikut sejak awal tahun 2020. Tren ini berlanjut pada tahun 2022 di tengah penguncian (lockdown) Zero-COVID yang kejam oleh PKT yang meluas ke seluruh negeri.
Kasus para praktisi Falun Gong yang ditahan karena membagikan informasi mengenai COVID-19 juga diproses melalui sistem peradilan Tiongkok yang dipolitisasi. Salah satu kasus yang paling menonjol, Xu Na dijatuhi hukuman delapan tahun penjara pada Januari 2022 karena mengirimkan foto dan informasi mengenai pembatasan pandemi di Beijing ke sebuah situs web luar negeri. [4] [5] [6]
Fang Bin, seorang jurnalis warga yang ditahan oleh otoritas Tiongkok pada Maret 2020 setelah ia memublikasikan video-video di YouTube yang merinci situasi di dalam Wuhan, telah ditahan tanpa bisa dihubungi (incommunicado). Ia terakhir kali terlihat di Pusat Penahanan Jiang’an di Wuhan pada November 2021. [7] Fang sebelumnya pernah dipenjara dan disiksa karena melakukan latihan Falun Gong.
3) Setidaknya 101 praktisi Falun Gong meninggal dunia pada tahun 2022 akibat represi kekerasan PKT
Selama tahun tersebut, jaringan jurnalis warga di Tiongkok mendokumentasikan 101 kasus praktisi Falun Gong yang meninggal dalam tahanan atau setelah dibebaskan akibat penganiayaan kejam oleh pemerintah Tiongkok. Di antara kelompok ini adalah Ji Yunzhi, 66 tahun, ibu dari arsitek New York, Simon Zhang. [8]
Polisi menerobos masuk kerumah Ji tiga hari sebelum Olimpiade Musim Dingin Beijing. Ji ditahan di Pusat Penahanan Panji Kiri Bairin. Ji Yunzhi meninggal dunia setelah hanya 49 hari berada dalam tahanan pada 21 Maret 2022, dengan tanda-tanda penyiksaan yang disaksikan oleh pihak keluarga.
Hingga 1 Januari 2023, kasus-kasus baru ini menambah total kematian praktisi Falun Gong yang terdokumentasi akibat penganiayaan menjadi 4.904 sejak Juli 1999, sebagaimana dicatat oleh Minghui.org. Jumlah sebenarnya dari mereka yang terbunuh karena keyakinan mereka dipastikan lebih besar. Hal ini karena sulitnya memperoleh informasi terperinci, termasuk para korban yang menjadi target pengambilan organ. Kematian ini merupakan ujung ekstrem dari berbagai taktik penganiayaan lebih luas yang dikerahkan oleh aparat keamanan di Tiongkok terhadap mereka yang diketahui melakukan latihan Falun Gong.
Pada tahun 2022, polisi Tiongkok menahan secara sewenang-wenang setidaknya 3.137 praktisi, dan 446 orang dijatuhi hukuman penjara hingga 15 tahun setelah melalui persidangan semu. Ratusan lainnya dikirim ke pusat cuci otak di luar jalur hukum atau terpaksa melarikan diri dari rumah mereka untuk menghindari penahanan. [9]
Sebanyak 3.557 praktisi Falun Gong dilecehkan oleh polisi melalui kunjungan ke rumah, penggeledahan tanpa surat perintah, pengawasan digital, pemantauan fisik, atau pemerasan finansial. Setidaknya 128 orang melaporkan dipaksa menjalani tes medis atau pengambilan informasi biometrik, seperti sampel darah, rekaman suara, sampel DNA, atau sidik jari, baik saat berada di tahanan maupun di rumah mereka. [10]
4) Kematian Jiang Zemin, sanksi internasional baru, dan pembersihan internal pejabat PKT yang terlibat dalam penganiayaan Falun Gong
Jiang Zemin, mantan diktator PKT yang secara sepihak mengamanatkan pada tahun 1999 bahwa Falun Gong harus “dibasmi” melalui kampanye propaganda yang mematikan, pemenjaraan massal, dan “transformasi” paksa terhadap para praktisi Falun Gong, meninggal dunia pada 30 November 2022. [11] Pejabat Tiongkok lainnya yang memainkan peran kunci dalam melakukan penganiayaan terhadap Falun Gong menghadapi dampak langsung maupun tidak langsung selama tahun tersebut. Pada 9 Desember 2022, Departemen Luar Negeri AS menjatuhkan sanksi kepada Tang Yong, mantan wakil direktur Penjara Wilayah Chongqing “atas keterlibatannya dalam pelanggaran berat hak asasi manusia, yaitu penahanan sewenang-wenang terhadap praktisi Falun Gong, yang juga merupakan pelanggaran kebebasan beragama yang sangat berat;” sanksi tersebut mencakup pembatasan visa bagi Tang dan anggota keluarganya. [12]
Wu Yingjie, Sekretaris Partai di Wilayah Otonomi Tibet dari tahun 2016 hingga 2021, menghadapi sanksi serupa. Selain menindas etnis Tibet, selama masa jabatan Wu, para praktisi Falun Gong di wilayah tersebut juga mengalami penganiayaan berat karena keyakinan mereka, dan ia disebut sebagai pelaku utama penganiayaan oleh Minghui.org. [13] [14]
Rangkaian sanksi ini adalah yang kedua kalinya Departemen Luar Negeri di bawah Pemerintahan Biden memberikan sanksi kepada pejabat PKT atas pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap Falun Gong. Secara total, adalah yang ketiga kalinya. Satu pejabat sebelumnya disanksi pada masa pemerintahan Trump. [15]
Di Tiongkok, Fu Zhenghua dan Peng Bo—mantan pimpinan Kantor 610 yang terkenal kejam karena memimpin kampanye anti-Falun Gong—telah dicopot dari jabatannya, dihukum karena pelanggaran korupsi, dan masing-masing dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada September 2022 serta 14 tahun penjara pada November 2022. Meskipun hukuman Fu dan Peng tidak dikaitkan dengan peran mereka dalam melakukan penganiayaan terhadap Falun Gong, hukuman tersebut menyingkirkan dua lagi pejabat yang terkait dengan kampanye tersebut dari eselon atas partai dan memberi sinyal kepada pejabat tingkat bawah bahwa mereka pun bisa menjadi korban PKT. Fu Zhenghua, secara khusus, telah lama disebut oleh para pakar hak asasi manusia sebagai pejabat yang seharusnya menghadapi sanksi dari Amerika Serikat dan negara demokrasi lainnya atas perannya dalam melakukan penganiayaan terhadap Falun Gong dan pihak lainnya di Tiongkok. [16]
5) Bukti baru penyalahgunaan transplantasi organ dan tanggapan internasional
Selama tahun 2022, penelitian baru ditambahkan ke dalam tumpukan bukti yang kian banyak, yang menunjukkan bahwa praktisi Falun Gong dan tahanan hati nurani lainnya dibunuh demi organ mereka untuk memasok industri transplantasi yang terus berkembang di Tiongkok.
Dalam American Journal of Transplantation, peneliti Matthew Robertson dan Dr. Jacob Lavee mengonfirmasi pada bulan April bahwa puluhan rumah sakit di Tiongkok tidak mematuhi prinsip medis dasar dalam etika transplantasi: Donor harus sudah meninggal sebelum organ vital diambil. [17] Makalah penelitian berjudul “Eksekusi melalui pengambilan organ: Melanggar aturan donor yang sudah meninggal di Tiongkok,” menemukan banyak laporan—selama periode tiga dekade, di 56 rumah sakit di Tiongkok, melibatkan lebih dari 300 tenaga medis—di mana pasien belum mengalami mati otak, sehingga pengambilan organ tersebut secara efektif membunuh orang yang masih hidup. [18]
Pakar medis dan etika Julian Sheather, Steve Tsang, dan Zoe Greaves dari British Medical Association mencatat dalam jurnal mereka bahwa “pemerintah Tiongkok secara sistematis mengerahkan tenaga medis profesional, keahlian medis, dan teknologi medis demi melakukan kejahatan-kejahatan ini.” [19] Dalam sebuah artikel jurnal Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics yang telah melalui tinjauan sejawat, “Kasus Penyalahgunaan Definisi Mati Otak dalam Pengambilan Organ di Tiongkok,” para penulis menyimpulkan perlunya dilakukan “penyelidikan sistematis terhadap pemberian organ dari donor yang diklaim telah mati otak.” [20]
Pengungkapan ini dan meningkatnya kesadaran luas mengenai penyalahgunaan transplantasi organ di Tiongkok telah memicu tindakan dari parlemen dan para profesional medis. Di Inggris, amandemen Health and Care Act 2022 pada Mei 2022 melarang wisata organ komersial ke Tiongkok, serta negara-negara lainnya; di Kanada, RUU S-223 yang disahkan pada bulan Desember menangani pengambilan organ secara paksa dengan cara yang sama; di Amerika Serikat, RUU bipartisan Stop Forced Organ Harvesting telah dirujuk ke Komite Hubungan Luar Negeri Senat dan Komite Urusan Luar Negeri DPR; dan para legislator Taiwan telah mengusulkan RUU Pemberantasan dan Pencegahan Pengambilan Organ Secara Paksa. [21] [22] [23] [24] [25]
Mengenai sektor medis, International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) adalah organisasi medis pertama yang melarang pengiriman artikel “terkait transplantasi dan melibatkan organ atau jaringan dari donor manusia di Republik Rakyat Tiongkok” ke The Journal of Heart and Lung Transplantation serta simposium ISHLT. [26] Selain itu, para profesional medis dalam jurnal tersebut memperingatkan rekan sejawat lainnya agar tidak memberikan pelatihan bagi dokter atau ahli bedah tamu yang dapat menggunakan keahlian tersebut untuk “transplantasi berdasarkan organ dari narapidana yang dieksekusi atau kejahatan terkait transplantasi lainnya” di negara asal mereka. [27] Pada bulan November, Academy of Forensic Nursing (AFN) dan Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) menyelenggarakan KTT Perawat perdana untuk Memberantas dan Mencegah Pengambilan Organ Secara Paksa. [28] KTT ini didedikasikan untuk mencegah kolusi global dengan industri pengambilan organ secara paksa di Tiongkok serta menawarkan solusi demi melindungi praktik medis yang etis.
Baca statistik lengkap mengenai kasus-kasus yang baru dilaporkan pada tahun 2022 di sini:
