Laporan Komisi Eksekutif Kongres untuk Tiongkok Tahun 2023 Merinci Penganiayaan terhadap Falun Gong
Komisi Eksekutif Kongres untuk Tiongkok (CECC) merilis Laporan Tahunan 2023 pada 10 Mei, yang menyajikan pemeriksaan menyeluruh terhadap situasi hak asasi manusia di Tiongkok serta menyoroti penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong.
Penahanan Skala Besar dan Penyiksaan dalam Tahanan
Praktisi Falun Gong mencakup 460 dari 2.615 tahanan yang aktif ditahan dalam Database Tahanan Politik CECC. Ribuan praktisi ditahan setiap tahunnya karena keyakinan mereka atau upaya untuk meningkatkan kesadaran akan penyiksaan yang dihadapi para praktisi di negara tersebut. Laporan itu mencatat bahwa ratusan praktisi ini dijatuhi hukuman penjara dan puluhan lainnya tewas akibat penyiksaan sepanjang tahun 2023.
Di antara mereka yang disebutkan dalam laporan tersebut adalah Pang Xun, seorang pria penyiar radio berusia 30 tahun dari Sichuan. Pang dijatuhi hukuman lima tahun penjara pada Juli 2020 karena menyebarkan selebaran Falun Gong. Petugas penjara di Penjara Jiazhou Leshan melakukan penyiksaan terhadap Pang hingga tewas pada 2 Desember. Kisahnya menjadi viral setelah seorang teman mengunggah cuplikan video yang memperlihatkan tubuhnya yang memar dan berdarah di Twitter.
Individu lain yang tercantum dalam laporan adalah Zhou Deyong, suami dan ayah dari dua warga Florida. Polisi Kota Dongying, Provinsi Shandong, menahan Zhou di kediamannya dan menyita materi Falun Gong milik istrinya. Sebuah pengadilan di Dongying menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepadanya pada April 2023. Pejabat Amerika Serikat, termasuk Perwakilan Florida Gus Bilirakis dan Senator Marco Rubio, telah mengadvokasi kasusnya dan menyerukan pembebasannya.
Penjara Hitam Tetap Marak Digunakan
Pusat penahanan informal atau “penjara hitam” menjadi fitur menonjol dalam penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong selama puluhan tahun. Laporan tersebut mencatat penggunaan berkelanjutan dari tempat semacam itu untuk menahan para praktisi yang sedang berlatih pada tahun 2023:
Tempat penahanan di luar hukum ini beroperasi dengan berbagai nama, termasuk “pusat bantuan dan layanan” atau “pusat pendidikan hukum.” Keberadaan dan penggunaannya tidak memiliki dasar hukum, dan orang-orang yang ditahan di lokasi tersebut—yang banyak di antaranya adalah pemohon petisi dan praktisi Falun Gong—tidak mengetahui kapan mereka akan dibebaskan serta tidak memiliki perlindungan prosedural apa pun.
Di dalam tempat medis, hotel, dan bangunan lainnya, para praktisi Falun Gong mengalami penyiksaan dan menjadi sasaran dari apa yang hanya bisa digambarkan sebagai “pencucian otak” guna memaksa mereka melepaskan keyakinan terhadap Falun Gong.
Kekerasan Terhadap Perempuan
CECC merujuk pada beberapa laporan dari LSM, seperti Yayasan Dui Hua, yang telah mendokumentasikan kekerasan berat terhadap perempuan oleh pejabat keamanan Tiongkok. Kekerasan ini mencakup penolakan atas makanan dan perawatan medis yang memadai, penyiksaan seksual, serta penahanan sewenang-wenang yang berkepanjangan.
Satu kasus yang menjadi ilustrasi adalah kasus Niu Xiaona, yang ditahan pada 19 April 2021 di Kotamadya Harbin, Provinsi Heilongjiang, bersama ibunya yang sudah lanjut usia, Tuo Wenxia, karena mereka berlatih Falun Gong. Meskipun awalnya dibebaskan dengan jaminan, Niu kembali ditahan pada Maret 2022. Ia menderita rhematoid arthritis yang menyebabkan gangguan mobilitas yang parah. Pada September 2022, sebuah pengadilan kereta api di Harbin menjatuhinya hukuman 15 tahun penjara, dengan merujuk pada hukuman 14 tahun sebelumnya dari tahun 2004 yang ia jalani di luar penjara karena disabilitasnya. Pengadilan mengklaim Niu gagal memberikan catatan resmi yang mengonfirmasi bahwa ia telah menjalani hukuman tersebut. Yayasan Dui Hua menyoroti bahwa vonis Niu termasuk di antara hukuman terlama yang diberikan kepada praktisi Falun Gong yang dihukum semata-mata berdasarkan Pasal 300 Hukum Pidana RRT.
Rekomendasi bagi Pembuat Kebijakan Amerika Serikat
Laporan tersebut menyoroti beberapa rekomendasi yang bertujuan untuk mengatasi penyiksaan hak asasi manusia oleh PKT. Laporan itu mendesak anggota Kongres dan pejabat pemerintah Amerika Serikat untuk menyerukan kepada pemerintah Tiongkok agar menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara, dengan menekankan bahwa kebebasan beragama mencakup hak untuk mengadopsi dan berlatih keyakinan tanpa campur tangan. Seruan untuk bertindak ini sangat relevan mengingat adanya dokumentasi luas mengenai tindakan keras terhadap praktisi Falun Gong dan penganut agama lainnya.
Di antara rekomendasi yang lebih luas, CECC mendesak Amerika Serikat untuk mengadvokasi pembebasan tahanan agama yang ditahan, termasuk penganut Falun Gong, Zhou Deyong dan Peng Shuming. Laporan tersebut menyarankan penggunaan undang-undang yang ada, seperti Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, untuk meminta pertanggungjawaban pejabat Tiongkok atas pelanggaran kebebasan beragama. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk memberikan tekanan kepada Tiongkok agar memperbaiki catatan hak asasi manusianya dan melindungi kebebasan beragama secara lebih efektif. Laporan ini juga mendorong pengesahan Stop Forced Organ Harvesting Act (Undang-Undang Penghentian Perampasan Organ Secara Paksa) untuk memerangi praktik pengambilan organ secara paksa dari tahanan hati nurani, seperti para praktisi Falun Gong.
Selain itu, laporan tersebut menyerukan pencabutan Pasal 300 Hukum Pidana RRT, yang telah digunakan untuk menuntut banyak praktisi Falun Gong dengan tuduhan “mengorganisir dan menggunakan [organisasi terlarang] untuk merusak penegakan hukum.” Ketentuan hukum ini telah menjadi alat untuk penindasan yang luas, yang berdampak pada berbagai kelompok agama.
