25 Tahun Berlalu, Falun Gong Masih Menjadi Target Utama Penindasan Beijing

Pada Juli 1999, Partai Komunis Tiongkok (PKT) meluncurkan salah satu kampanye politik paling luas sejak berakhirnya Revolusi Kebudayaan—sebuah upaya menyeluruh untuk memusnahkan Falun Gong, sebuah disiplin meditasi dan spiritual yang dipraktikkan oleh puluhan juta warga negara Tiongkok. Kampanye ini menggunakan cara-cara keji yang biasa dilakukan seperti: pembakaran buku di depan umum, propaganda iblis selama 24 jam penuh, penangkapan massal, dan kemudian, sebuah obsesi jahat untuk memaksa para praktisi melepaskan keyakinan mereka, termasuk dengan cara penyiksaan.

Pada saat itu, hampir tidak ada yang menyangka bahwa Falun Gong akan mampu bertahan, dan bahwa penganiayaan yang penuh kekerasan ini masih terus berlangsung hingga 25 tahun. Namun, itulah kenyataan yang kita hadapi hari ini.

Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, rezim ini justru semakin meningkatkan upayanya untuk memantau, menahan, memenjarakan, dan “mengubah” praktisi Falun Gong di Tiongkok. Mereka juga memata-matai, mengganggu, membungkam, dan memfitnah para penganut keyakinan ini di seluruh dunia. Penindasan ini tetap berlanjut meskipun Jiang Zemin—mantan pemimpin PKT yang memulai kampanye kejam tersebut—telah meninggal dunia pada November 2022.

Propaganda rezim Tiongkok terhadap Falun Gong biasanya berusaha meremehkan keberadaannya, dengan menampilkan mereka sebagai kelompok kecil yang terpinggirkan, dan bukan sebagai prioritas utama aparat keamanan. Pandangan ini sering kali diikuti oleh para ahli atau jurnalis yang mengklaim bahwa Falun Gong sudah “dihancurkan” bertahun-tahun lalu, bahwa ini adalah cerita lama yang tidak lagi layak menjadi perhatian dunia, dan tidak relevan lagi dengan situasi Tiongkok saat ini.

Namun, sumber-sumber internal dari pemerintah dan partai Tiongkok menunjukkan kenyataan yang sangat berbeda.

Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa secara internal, kampanye untuk memusnahkan Falun Gong dianggap sebagai bagian inti dari upaya PKT untuk mengendalikan rakyat, mempertahankan kekuasaan politik, dan menjaga dominasi ideologi mereka—baik di dalam negeri Tiongkok maupun di tengah masyarakat keturunan Tionghoa yang tinggal di luar negeri.

Puluhan bocoran pidato internal, situs web resmi pemerintah daerah, serta berbagai sumber berbahasa Tiongkok lainnya yang ditemukan oleh Falun Dafa Information Center menunjukkan bahwa Falun Gong tetap menjadi prioritas utama aparat keamanan. Hal ini sejalan dengan visi rezim untuk menjaga “keamanan politik nasional”—sebuah istilah halus untuk memastikan PKT tetap berkuasa. Antara tahun 2019 hingga 2023, berbagai instruksi, laporan kerja, dan rencana pembangunan dari pemerintah daerah di setidaknya 12 provinsi dan kota di seluruh Tiongkok secara jelas mengaitkan penindasan terhadap praktisi Falun Gong dengan upaya menjaga “keamanan nasional”, “keamanan politik“, atau “keamanan negara“.

Sebagai contoh, pada Agustus 2020, Zhao Kezhi (Menteri Keamanan Publik Tiongkok saat itu) menyampaikan pidato di hadapan para pemimpin parlemen bentukan rezim. Ia menyoroti hasil kerja tahun 2016 hingga 2019 dan mencatat bahwa selama periode tersebut, aparat keamanan publik telah bekerja keras untuk:

“…menggunakan sepenuhnya senjata dan metode hukum untuk… menindak tegas aktivitas ‘Falun Gong’ […] dan dengan teguh membela keamanan politik negara.”

Hal yang menarik adalah Zhao lebih dulu menekankan langkah-langkah untuk menindas kelompok spiritual yang dilarang seperti Falun Gong, sebelum menyebutkan masalah keamanan nyata lainnya seperti antikorupsi dan kontraterorisme. Penyebutan Falun Gong secara gamblang dan penempatannya sebagai prioritas utama di antara ancaman-ancaman yang dirasakan rezim—termasuk target terhadap komunitas etnis atau agama lainnya—juga muncul di tempat lain, termasuk dalam tiga konferensi pers yang diadakan oleh Kementerian Keamanan Publik sejak tahun 2021.

Kampanye Tanda Tangan Anti-Falun Gong Nasional dan Imbalan Uang

Tanda nyata lainnya mengenai betapa pentingnya penganiayaan terhadap Falun Gong bagi PKT adalah peluncuran berbagai inisiatif baru secara berkala untuk memperkuat kampanye panjang tersebut.

Pada awal tahun 2023, rezim tersebut memulai kampanye nasional baru untuk menyebarkan disinformasi yang memfitnah latihan ini. Kampanye tersebut mendorong, bahkan memaksa, warga Tiongkok untuk ikut mengecam mereka yang berlatih Falun Gong. Pusat dari gerakan ini adalah petisi interaktif dengan karakter animasi di aplikasi WeChat milik raksasa teknologi Tiongkok, Tencent. Petisi anti-Falun Gong ini menampilkan karakter kartun dan lencana digital yang dirancang untuk menarik minat pengguna dari segala usia. Petisi tersebut diakses melalui kode QR yang mengarahkan pengguna ke akun profil China Anti-Cult Association, sebuah organisasi di bawah PKT yang selama ini menjadi garda terdepan dalam memfitnah dan menganiaya Falun Gong.

Berbagai lembaga di seluruh lapisan masyarakat Tiongkok—termasuk komite lingkungan PKT, polisi setempat, hingga sekolah dan universitas—telah dikerahkan untuk menyebarkan petisi tersebut. Riset kami menemukan bukti kampanye ini di situs resmi pemerintah pada 30 provinsi dan wilayah otonom, dengan klaim bahwa puluhan juta tanda tangan telah berhasil dikumpulkan.

Gerakan tanda tangan ini hanyalah salah satu contoh bagaimana rezim ini mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk menganiaya praktisi Falun Gong. Inisiatif lain yang terlihat jelas adalah pemberian hadiah uang bagi warga yang melaporkan praktisi Falun Gong atau melaporkan siapa pun yang menyebarkan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia kepada aparat. Sebuah peraturan tahun 2022 di wilayah Ningxia menawarkan imbalan mulai dari 200 yuan hingga 50.000 yuan (sekitar Rp110 juta). Program hadiah serupa juga muncul di berbagai tempat lain di Tiongkok, termasuk di provinsi Jilin yang baru saja diperbarui pada 25 April 2024.

Melalui inisiatif-inisiatif baru ini, PKT secara tersirat mengakui sebuah kenyataan yang memalukan—yaitu bahwa upayanya untuk memusnahkan Falun Gong telah gagal total. Sebaliknya, kampanye penindasan tersebut justru telah menggerakkan puluhan juta rakyat biasa di Tiongkok untuk menjadi aktivis HAM dan pejuang kebebasan informasi di tingkat akar rumput.

Fokus pada “Perjuangan di Luar Negeri” 

Upaya keras PKT dalam menargetkan Falun Gong tidak hanya terjadi di dalam Tiongkok saja. Sejak awal penganiayaan dimulai, tindakan ini sudah meluas ke berbagai negara di dunia. Meski begitu, bocoran pidato para pejabat tinggi menunjukkan bahwa rezim tersebut merasa tidak puas karena mereka masih kesulitan membungkam Falun Gong di tingkat global.

Pada Desember 2015, Meng Jianzhu (yang saat itu menjabat sebagai kepala keamanan publik) menyatakan perlunya tindakan mendesak. Ia menegaskan bahwa negara atau wilayah yang memiliki banyak aktivitas Falun Gong, seperti Amerika Serikat, harus dijadikan sebagai “medan tempur utama.” Ia menyebut bahwa “perjuangan di luar negeri” dan “perjuangan di internet” adalah titik lemah dalam kampanye mereka melawan Falun Gong, sehingga ia meminta para pejabat untuk segera menuntaskan masalah tersebut.

Sejak saat itu, banyak pidato dan dokumen pemerintah di tingkat daerah yang menyampaikan hal senada. Dokumen-dokumen tersebut merumuskan strategi untuk menjalankan perintah dari pusat di Beijing. Dari sana, terlihat ada dua fokus utama dalam kegiatan mereka.

Pertama, badan keamanan Tiongkok mengincar individu praktisi Falun Gong yang tinggal di luar negeri. Fokus utama mereka adalah praktisi yang aktif membongkar praktik penganiayaan atau yang melawan propaganda PKT. Bocoran dokumen dari berbagai provinsi (seperti Henan, Shaanxi, Hubei, Jiangxi, dan Hunan) antara tahun 2015 hingga 2018 menunjukkan adanya perintah untuk menyelidiki para praktisi ini secara mendalam. Mereka mengumpulkan informasi intelijen yang mencakup detail pribadi dan riwayat hidup yang lengkap, informasi tentang anggota keluarga yang masih tinggal di Tiongkok, juga pembuatan basis data (database) khusus untuk menyimpan semua informasi tersebut. Data ini nantinya digunakan untuk melakukan serangan fisik atau memberikan tekanan psikologis. Tindakan pelecehan seperti inilah yang belakangan ini sering disebut oleh kelompok HAM sebagai “penindasan lintas negara” (represi transnasional).

Kedua, banyak dokumen menunjukkan bahwa PKT memanfaatkan hubungan politik dan kekuatan ekonomi mereka terhadap lembaga-lembaga besar di Barat. Tujuannya adalah agar lembaga-lembaga tersebut membantu membatasi kegiatan Falun Gong dan ikut menyebarkan propaganda PKT. Dalam pidato Meng tahun 2015, menyatakan bahwa:

Kita harus mengambil kesempatan dari posisi negara-negara Barat yang semakin membutuhkan kita [dalam hal hubungan ekonomi dan politik]. Kita perlu menekan negara-negara tersebut agar melarang atau membatasi kegiatan ‘Falun Gong’.

Berbagai situs web pemerintah di tingkat daerah juga mendukung gagasan ini. Contohnya, instruksi tahun 2017 dari provinsi Henan mendesak penggunaan hubungan kerja sama antar kota (sister city) untuk “menekan kegiatan Falun Gong di luar Tiongkok secara efektif.” Mereka juga diminta untuk “merangkul pihak non-pemerintah” seperti pakar, jurnalis, dan tokoh masyarakat di luar negeri agar mau “berbicara demi kepentingan PKT” serta “memastikan media asing lebih banyak memuat berita yang menguntungkan kita.” Faktanya, sejak tahun 2015, berita bohong (hoaks) yang menyudutkan Falun Gong memang semakin sering muncul di media Barat dan media sosial global.

Bukti nyata dari upaya PKT di luar negeri ini terlihat dari beberapa penangkapan di Amerika Serikat dalam dua tahun terakhir. Sejumlah agen rezim Tiongkok ditangkap karena berbagai pelanggaran, seperti: menyelenggarakan aksi demo tandingan untuk mengganggu kegiatan damai Falun Gong, memata-matai para praktisi yang tinggal di Amerika, atau bahkan mencoba menyuap orang yang mereka kira adalah petugas pajak untuk mencabut status organisasi nirlaba milik kelompok Falun Gong.

Adaptasi Rezim dan Dampak Nyata

Komentar internal rezim mengenai Falun Gong menunjukkan tingkat penyusunan strategi yang sangat mendalam, baik oleh pejabat di Beijing maupun di tingkat provinsi dan daerah. Mereka secara terbuka membahas titik-titik lemah yang dianggap tidak efektif dan mengusulkan bidang-bidang baru untuk menjadi fokus utama. Bahasa yang digunakan menunjukkan bahwa kampanye penindasan ini tetap menjadi prioritas tinggi dan terus berkembang; hal ini mempertegas bahwa kampanye anti-Falun Gong oleh PKT masih terus berjalan dengan gencar.

Terlebih lagi, dampak dari arahan-arahan tersebut tercermin setiap hari dalam aktivitas nyata dan tindakan keras PKT terhadap warga Tiongkok yang tetap teguh melakukan latihan Falun Gong atau yang berani bersuara melawan penyiksaan terhadap para praktisi. Setiap hari, muncul laporan-laporan baru mengenai para pensiunan yang dibawa paksa oleh polisi, anak muda yang mengalami cacat permanen akibat penyiksaan, dan keluarga yang terpisah selama bertahun-tahun. Semua penderitaan ini terjadi karena kampanye tanpa henti dari PKT untuk memaksa rakyat Tiongkok berhenti melakukan — atau bahkan sekadar membicarakan — Falun Gong.

Sama seperti 25 tahun lalu, jika seseorang ingin benar-benar memahami kondisi Tiongkok saat ini, ia juga harus memahami kenyataan hidup yang dialami oleh Falun Gong dan jutaan pengikutnya di Tiongkok maupun di seluruh dunia.

Anda tidak harus percaya begitu saja pada ucapan kami. Cukup perhatikan apa yang dikatakan oleh sesama pejabat PKT ketika mereka sedang tidak berada di bawah sorotan dunia internasional.

Levi Browde adalah direktur eksekutif Falun Dafa Information Center. Larry Liu adalah wakil direktur bidang pemerintahan dan advokasi.

Catatan: The Diplomat menerbitkan tulisan opini ini pada 10 Juli 2024: https://thediplomat.com/2024/07/25-years-on-falun-gong-still-firmly-in-beijings-repressive-sights/