Juru Bicara Falun Gong Memberikan Kesaksian dalam Dengar Pendapat CECC Menjelang Kunjungan Xi Jinping ke Washington

Erping Zhang, juru bicara Falun Gong, memberikan kesaksian di hadapan Komisi Eksekutif-Kongres tentang China (CECC) pada 22 September. Ia menegaskan bahwa upaya Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk melenyapkan latihan spiritual tersebut masih menjadi prioritas utama, dan penganiayaan itu kini mengejar para praktisi hingga ke wilayah Amerika Serikat.

Dengar pendapat bertajuk “Wajah-Wajah Penindasan: Tahanan, Keluarga, dan Komunitas yang Disasar PKT” itu digelar sehari sebelum kunjungan kenegaraan pemimpin China Xi Jinping ke Washington. Melalui forum tersebut, para anggota parlemen dan saksi mendesak Presiden Trump agar membahas langsung kasus tahanan hati nurani dengan Xi.

“Hari ini kami meminta Xi Jinping membebaskan para tahanan hati nurani sebagai wujud nyata itikad baik, kemurahan hati, rasa hormat, dan ketegasan,” ujar Anggota DPR Chris Smith (R-N.J.), ketua bersama CECC yang memimpin dengar pendapat tersebut.

Dalam pidato pembukanya, Smith menyebutkan bahwa laporan tahunan Komisi 2025 mendata 485 praktisi Falun Gong yang masih ditahan. Ia juga mengungkapkan bahwa praktisi yang tinggal di AS kerap mengalami pengawasan, pelecehan, ancaman, kekerasan fisik, perusakan properti, hingga intimidasi terhadap keluarga mereka di China. “Sekali lagi, penindasan tidak selalu berhenti di balik jeruji besi,” ujarnya.

‘Prioritas utama bagi partai’

Mewakili komunitas Falun Gong Amerika, Zhang menyampaikan tiga poin penting. Pertama, membasmi Falun Gong tetap menjadi prioritas utama PKT. Kedua, penganiayaan itu telah mengejar para praktisi hingga ke Amerika Serikat melalui berbagai bentuk penindasan lintas negara. Ketiga, dampaknya dirasakan jauh melampaui komunitas Falun Gong.

Zhang mengutip pernyataan Departemen Kehakiman AS tahun 2024 yang menyebutkan bahwa rezim Tiongkok menganggap Falun Gong sebagai salah satu dari “lima ancaman utama” bagi kekuasaannya. Pidato resmi, dokumen pemerintah daerah, kampanye propaganda media sosial baru-baru ini, serta imbalan uang bagi warga Tiongkok yang melaporkan praktisi, semuanya membuktikan hal tersebut, ujarnya.

Penangkapan, pemenjaraan, dan kematian dalam tahanan terus berlanjut. Situs web Minghui, yang mengumpulkan laporan langsung dari dalam Tiongkok, telah mendokumentasikan lebih dari 5.300 kematian akibat penganiayaan sejak tahun 1999. Tahun lalu saja, pengadilan Tiongkok menjatuhkan hukuman penjara kepada lebih dari 550 orang karena berlatih Falun Gong, dan polisi menangkap atau melecehkan hampir 5.000 orang lainnya.

Keluarga dari warga Amerika turut menjadi korban. Zhang menceritakan kisah Grace Chen, yang datang ke Amerika Serikat pada usia 15 tahun untuk belajar musik dan kini bertugas di Angkatan Darat AS. Pada tahun 2020, orang tuanya ditangkap dan dipenjara karena mempelajari ajaran Falun Gong di rumah seorang teman. Sejak mereka dibebaskan, Grace mengetahui bahwa ayahnya disiram air dingin, dibiarkan tidak tidur, disiram air panas, dan dipaksa meminum air seni.

“Ayah saya adalah pahlawan saya selamanya,” tulis Grace dalam pernyataan yang dibacakan Zhang di hadapan Komisi. “Keteguhan keyakinannya, keberaniannya melawan tirani, serta kasih sayang dan perhatiannya sebagai ayah membuat saya sangat bangga padanya.” Grace sudah enam tahun tidak bertemu orang tuanya.

Penindasan di wilayah AS

Zhang mengatakan para praktisi di AS sudah terbiasa dengan kekerasan dan intimidasi dari pihak PKT, tetapi tekanannya melonjak drastis dalam beberapa tahun terakhir. Ia menunjuk laporan The Diplomat yang menyebutkan bahwa pada tahun 2022, Xi secara pribadi memerintahkan badan keamanan Tiongkok untuk meningkatkan serangan terhadap Falun Gong di seluruh dunia, khususnya melalui penyebaran disinformasi dan penyalahgunaan hukum.

Awal tahun ini, firma riset Graphika membongkar jaringan situs web tiruan yang didukung akun bot untuk menyebarkan konten pro-Tiongkok. Jaringan ini menyerang Falun Gong serta Shen Yun Performing Arts—perusahaan tari klasik Tiongkok di New York yang didirikan oleh para praktisi Falun Gong.

Sejak Maret 2024, lebih dari 310 ancaman kekerasan dan ancaman pembunuhan telah ditujukan kepada para praktisi, keluarga mereka, dan Shen Yun, ujar Zhang. Sedikitnya 100 dari ancaman tersebut juga menargetkan lembaga-lembaga Amerika serta pejabat AS yang telah mendukung komunitas tersebut, termasuk para anggota Kongres dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

Ia juga mengutip laporan Pusat Informasi Falun Dafa (FDIC) bulan Juni lalu yang berjudul Americans Targeted by Beijing, berdasarkan survei terhadap lebih dari 1.000 praktisi di Amerika Serikat. Hampir separuh responden melaporkan mengalami penindasan lintas negara sejak 2022, dan lebih dari 600 kasus tercatat di 30 negara bagian, termasuk kekerasan fisik, pelecehan, ancaman, penguntitan/pengawasan, serta tindakan pembalasan terhadap anggota keluarga di Tiongkok.

‘Strategi baru yang mulai tampak’

Poin ketiga Zhang adalah bahwa dampak penindasan tersebut meluas jauh melampaui komunitas Falun Gong. Berdasarkan data pemerintah Tiongkok sendiri, 70 hingga 100 juta orang berlatih Falun Gong di Tiongkok pada tahun 1999. Pada tahun-tahun berikutnya, jutaan praktisi ditahan, mengalami penyiksaan, pelecehan seksual, dipaksa memproduksi barang yang masuk ke pasar Amerika, serta menjadi korban perampasan organ paksa. Zhang mengatakan bahwa pola penindasan tersebut kemudian dialihkan untuk menyerang warga Uighur.

Kampanye ini juga mengganggu kinerja lembaga – lembaga Amerika. Zhang menyoroti kasus John Chen, yang pada tahun 2024 dijatuhi hukuman 20 bulan penjara karena menjadi agen rahasia pemerintah Tiongkok tanpa izin. Berdasarkan dokumen pengadilan, Chen dan rekannya, Lin Feng, berusaha menyuap seorang agen penyamaran yang berpura-pura sebagai pejabat pajak IRS untuk mencabut status nirlaba Shen Yun. Berkas pengadilan juga menyertakan foto Chen sedang berjabat tangan dengan Xi Jinping.

Kedua orang itu juga mengawasi para praktisi untuk mengumpulkan data guna merancang “rencana gugatan lingkungan hidup yang bertujuan menghambat perkembangan komunitas Falun Gong di Orange County, New York,” wilayah yang menjadi markas besar Shen Yun.

“Ini contoh nyata bagaimana antek PKT memanfaatkan celah hukum dan aturan Amerika sebagai alat represi terhadap Falun Gong,” ujar Zhang. “Ini tidak berhenti pada kami. Berbagai taktik ini merupakan pola baru yang bisa dipakai untuk menyerang kelompok mana pun yang dianggap musuh oleh PKT.”

Chen adalah satu dari sedikitnya enam agen pemerintah Tiongkok yang dihukum di pengadilan federal AS selama lima tahun terakhir akibat operasi terselubung yang menargetkan praktisi Falun Gong, menurut catatan insiden FDIC.

Langkah Tindakan

Zhang mendesak pemerintahan Trump untuk mengangkat isu Falun Gong dalam kunjungan Xi, termasuk penganiayaan yang masih berlangsung di Tiongkok serta penindasan lintas negara terhadap para praktisi di Amerika Serikat, dan menyerukan pembebasan mereka yang ditahan semata-mata karena keyakinannya. “Keterlibatan semacam itu akan memperkuat komitmen AS terhadap hak asasi manusia, keamanan nasional, dan perlindungan warganya,” ujar Zhang.

Ia juga mendesak Kongres untuk mengesahkan RUU perampasan organ paksa dan memperkuat aturan penindasan lintas negara yang sudah ada. Khususnya, ia meminta langkah lanjutan untuk menindak gugatan asing yang menyasar warga Amerika serta memastikan korban mendapat jalur keadilan yang jelas.

Menanggapi kesaksian tersebut, Smith mengenang bahwa ia menggelar dengar pendapat pertamanya mengenai perampasan organ paksa 30 tahun lalu. “Praktik ini kini telah berkembang menjadi eksploitasi skala industri terhadap warga Uighur dan Falun Gong,” ujarnya. Undang-Undang Penghentian Perampasan Organ Paksa (Stop Forced Organ Harvesting Act) miliknya disahkan oleh DPR dengan perolehan suara 406 melawan 1 pada Mei 2025. Di Senat, Undang-Undang Perlindungan Falun Gong dan Korban Perampasan Organ Paksa (S.4009) yang bersifat bipartit, kini didukung oleh 12 pihak lintas partai, akan mewajibkan sanksi bagi pihak asing yang secara sadar terlibat atau memfasilitasi perampasan organ paksa di Tiongkok.

Dalam sesi lanjutan dengar pendapat, Zhang mengajukan usulan konkret: memperluas Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing (FARA) untuk menyasar pihak yang mendalangi gugatan asing, mengesahkan undang-undang anti-SLAPP federal guna menangkal gugatan dari pihak luar terhadap warga AS, serta mewajibkan penyandang dana besar dalam proses peradilan AS untuk mengungkap sumber pendanaan beserta kaitannya dengan pemerintah asing, termasuk keanggotaan PKT.

“Sangat mengejutkan bahwa PKT memperalat institusi kita, khususnya sistem hukum, untuk melawan warga negara Amerika,” ujar Zhang. Ia mencatat bahwa Alisa Zhou, seorang warga AS asal Maryland, turut hadir di antara penonton. Ibunya, Wang Youmei, masih ditahan di pusat tahanan di Wuhan, salah satu dari beberapa kasus yang diminta FDIC untuk diangkat secara spesifik oleh Presiden Trump.

Seruan Lintas Partai

Zhang menyampaikan terima kasih atas dukungan konsisten Smith, seraya mencatat bahwa Smith memimpin upaya pengesahan resolusi kongres pertama mengenai Falun Gong pada 1999. Meskipun PKT berupaya membungkam komunitas tersebut, kata Zhang, para praktisi telah membangun gerakan kebebasan informasi terbesar dalam sejarah modern Tiongkok—mulai dari perangkat lunak anti-sensor yang digunakan jutaan orang, lokasi percetakan bawah tanah, hingga siaran berbahasa Mandarin yang bebas sensor. “Sebagian besar kerja keras itu berbasis di sini, dan itu membantu setiap kelompok yang menjadi korban partai,” ujarnya.

Dukungan lintas partai itu terlihat jelas dalam dengar pendapat tersebut. Wakil Ketua Komite Jim McGovern (D-Mass.) menyatakan bahwa ia telah menulis surat kepada presiden bersama para anggota parlemen lainnya, yang memuat daftar tahanan hati nurani untuk dibahas langsung dengan Xi. “Ketakutan terbesar yang mungkin dialami seorang tahanan hati nurani adalah ketakutan bahwa mereka telah dilupakan,” ujarnya. “Itulah sebabnya acara-acara seperti ini sangat krusial.”

Anggota DPR Suhas Subramanyam (D-Va.) menyatakan bahwa RRT telah menjalankan kampanye terarah untuk menahan dan menganiaya minoritas agama serta etnis, termasuk komunitas Falun Gong dan Uighur. “Kita harus mengecamnya setiap kali melakukan pembicaraan bilateral apa pun dengan Tiongkok,” ujarnya. “Tidak melakukannya adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab.”

Saksi lainnya meliputi Pendeta Ezra Jin dari Gereja Zion Beijing, yang dibebaskan musim panas ini setelah lebih dari 260 hari ditahan di Tiongkok; Rushan Abbas dari Campaign for Uyghurs, yang saudari kandungnya, Dr. Gulshan Abbas, masih mendekam di penjara Xinjiang; Nelson Wells Sr., ayah dari Nelson Wells Jr., seorang warga Amerika yang dipenjara di Tiongkok sejak 2014; serta Tim Hunt, saudara dari Dawn Michelle Hunt, yang juga dipenjara sejak 2014.

Menutup dengar pendapat itu, Smith menyatakan Komisi akan langsung menghubungi Menteri Rubio agar kasus para saksi menjadi prioritas utama dalam KTT. “KTT ini peluang emas bagi Presiden untuk bersuara dengan tegas,” ujarnya, sekaligus mendesak agar ia “benar-benar memprioritaskan dan memperjuangkan isu warga Amerika yang ditahan, serta persoalan penting lainnya terkait Falun Gong dan umat Kristen.”

Baca kesaksian tertulis lengkap Erping Zhang di sini.