Penganiayaan terhadap Falun Gong: Perkembangan Utama di Tahun 2023
Bahkan setelah hampir seperempat abad penganiayaan, para praktisi Falun Gong terus menjadi target utama pasukan keamanan Tiongkok. Mereka menghadapi pelecehan skala besar, termasuk penahanan sewenang-wenang, pemenjaraan setelah persidangan semu, penyiksaan sistematis, hingga kematian. Setiap tahun, muncul tren baru dan taktik berkembang dalam pelaksanaan penganiayaan ini, serta bagaimana para aktor di dalam Tiongkok maupun global meresponsnya.
Berikut adalah enam perkembangan utama yang terjadi sepanjang tahun 2023:
1. Partai Komunis Tiongkok melipatgandakan kampanye penindasan terhadap Falun Gong
Meskipun kampanye rezim untuk melenyapkan Falun Gong telah berlangsung sejak tahun 1999, pada tahun 2023 para pejabat dari aparat keamanan dan propaganda PKT secara nyata dan terang-terangan memperbarui prioritas serta perhatian mereka untuk memfitnah dan melakukan penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong.
Tren ini terlihat jelas selama beberapa tahun karena para pemimpin PKT di tingkat nasional dan lokal menyebut penindasan terhadap Falun Gong sebagai prioritas utama demi menjaga “keamanan politik” rezim. Para peneliti di Falun Dafa Information Center menemukan lebih dari dua puluh referensi serupa dari setidaknya 12 provinsi sejak 2017, serta dari laporan kerja, pidato, dan arahan para pejabat tinggi yudisial dan keamanan publik di tingkat nasional.
Penelitian tersebut juga menemukan bahwa referensi resmi terkait target terhadap Falun Gong kini semakin sering dipublikasikan, sebagaimana dibuktikan oleh sejumlah pernyataan yang muncul pada awal tahun 2023. Hal ini menandai perubahan dari sikap diam para pejabat keamanan publik selama bertahun-tahun, meskipun pada kenyataannya penganiayaan tetap berlanjut tanpa henti di seluruh penjuru negeri selama periode tersebut.
Hal yang patut dicatat adalah fenomena ini terus berlanjut bahkan setelah tewasnya Jiang Zemin pada November 2022, mantan pemimpin PKT yang memprakarsai pelarangan dan penganiayaan kejam terhadap Falun Gong pada tahun 1999. Selain itu, retorika yang menempatkan Falun Gong sebagai target operasi keamanan represif tersebut berkorelasi dengan peningkatan intensitas penganiayaan yang diamati oleh Falun Dafa Information Center sejak awal pandemi COVID-19, termasuk penahanan sewenang-wenang skala besar, penyiksaan, serta kasus-kasus di mana praktisi tewas akibat penganiayaan dalam tahanan.
Hal ini juga telah diwujudkan dalam kampanye propaganda masif yang diluncurkan pada musim semi tahun 2023, di mana jutaan warga Tiongkok didorong atau dipaksa untuk menonton video serta konten menyesatkan lainnya yang memfitnah Falun Gong, serta menandatangani petisi sebagai bentuk dukungan terhadap penganiayaan tersebut. Kampanye nasional ini—yang memanfaatkan aplikasi WeChat untuk menampung petisi dan memberikan “lencana” kepada para penandatangan—tercatat dalam berbagai situs web pemerintah di seluruh negeri. Berbagai lembaga negara dan partai telah dikerahkan dalam implementasinya, termasuk kepolisian, Biro Keamanan Publik, komite lingkungan dan komite PKT tingkat kota, hingga komite desa. Sekolah dasar, menengah, dan menengah atas juga menjadi target utama dari upaya ini, yang merupakan salah satu contoh upaya rezim dalam melakukan indoktrinasi terhadap generasi penerus di Tiongkok agar membenci dan takut terhadap Falun Gong.
2. Jumlah praktisi Falun Gong yang ditangkap dan dijatuhi hukuman akibat menjalankan keyakinan mereka serta melakukan aksi penolakan di tingkat akar rumput mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022
Kepolisian Tiongkok diketahui telah menangkap 3.629 praktisi Falun Gong pada tahun 2023, meskipun skala penahanan yang sebenarnya dipastikan jauh lebih besar mengingat ketatnya sensor rezim terhadap laporan insiden tersebut. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2022 (3.305 pada saat laporan ini ditulis).
Setelah ditahan, ratusan praktisi Falun Gong setiap tahunnya dituntut secara formal dan dijatuhi hukuman penjara melalui persidangan semu serta masa penahanan praperadilan yang panjang. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2023.
Tercatat sebanyak 615 praktisi Falun Gong telah dijatuhi hukuman penjara hingga 12 tahun, sementara 140 kasus lainnya telah dilaporkan dan diyakini terjadi pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan secara keseluruhan dari total vonis yang dijatuhkan terhadap praktisi Falun Gong pada tahun 2022. Mengingat adanya keterlambatan dalam pelaporan, kenaikan jumlah kasus ini kemungkinan jauh lebih tinggi; sebagai perbandingan, hanya 446 dari 659 vonis yang terjadi pada tahun 2022 yang telah dilaporkan pada periode yang sama tahun lalu.
Para tahanan hati nurani yang baru ini menambah perkiraan puluhan ribu—atau bahkan lebih—praktisi Falun Gong lainnya yang ditahan di kantor polisi, tempat penahanan di luar jalur hukum (ekstralegal), dan penjara. Salah satu faktor yang diduga berkontribusi terhadap kenaikan angka tersebut pada tahun 2023 adalah berakhirnya kebijakan “nol-COVID” pemerintah Tiongkok beserta kebijakan penguncian wilayah (lockdown) pada Desember 2022, di mana kedua hal tersebut sebelumnya sempat mengurangi aktivitas dalam sistem peradilan selama tahun itu.
Analisis terhadap kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa banyak praktisi Falun Gong yang dipenjara telah menjadi target semata-mata karena berlatih sesuai keyakinan mereka dan menggunakan hak atas kebebasan beragama. Sepanjang tahun 2023, ratusan praktisi Falun Gong ditangkap atau dijatuhi hukuman karena berkumpul untuk membaca ajaran Falun Gong atau karena memiliki teks-teks spiritual Falun Gong. Sebagai contoh, pada tanggal 4 September, kepolisian melakukan penangkapan massal terhadap lebih dari 50 praktisi Falun Gong di Provinsi Heilongjiang setelah aparat keamanan memantau pertemuan-pertemuan tersebut.
Namun, sebagian besar dari praktisi Falun Gong ditahan karena terlibat berbagai bentuk penentangan dan menggunakan hak kebebasan berekspresi mereka. Para praktisi di seluruh Tiongkok menanggapi penganiayaan, penyensoran, dan propaganda PKT melalui upaya akar rumput guna mengedukasi masyarakat Tiongkok mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Kadang kala, mereka mengajukan tuntutan hukum atas penyiksaan serta pelecehan lain dialami. Karena tindakan tersebut, banyak dari mereka menghadapi penahanan berulang, vonis, dan pemenjaraan.
Oleh karena itu, pada tahun 2023, banyak korban dijatuhi hukuman karena membagikan informasi mengenai topik-topik yang disensor, menulis surat kepada pejabat yang mendesak mereka agar tidak terlibat dalam penganiayaan terhadap Falun Gong, mendistribusikan materi informasi di area publik dan pemukiman, atau sekadar berbicara dengan warga Tiongkok lainnya mengenai Falun Gong, penganiayaan tersebut, sejarah kejam PKT, maupun COVID-19.
3. Polisi Tiongkok Memanfaatkan Alat Pengawasan dan Melakukan Pelecehan di Seluruh Negeri
Perangkat pemantauan digital rezim yang semakin canggih telah berkontribusi pada terdeteksinya para praktisi—yang kemudian berlanjut pada penahanan dan pemenjaraan. Dalam 54 kasus yang terdokumentasi sejak November 2022, praktisi Falun Gong ditahan setelah kamera pemantau video Tiongkok yang tersebar luas merekam mereka saat berbicara dengan orang-orang di taman atau pasar mengenai penganiayaan, memasang poster di ruang publik, atau mendistribusikan selebaran di area pemukiman. Setidaknya satu perusahaan teknologi Tiongkok juga telah mengembangkan fitur alarm bagi kepolisian yang secara khusus menargetkan para penganut Falun Gong.
Namun, bahkan tanpa adanya pemantauan teknologi tinggi, rezim tersebut telah menciptakan aparat pemantauan dan upaya mengganggu di tingkat akar rumput secara nasional yang menargetkan warga Tiongkok yang dicurigai berlatih atau berbicara mengenai Falun Gong. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 2.885 praktisi telah diganggu oleh kepolisian melalui kunjungan ke rumah, penggeledahan tanpa surat izin, pemantauan fisik, hingga pemerasan finansial.
Sepanjang tahun tersebut, upaya mengganggu yang semakin intens terjadi di sekitar tanggal dan peristiwa politik yang sensitif, sebagaimana yang sering terjadi sebelumnya. Di tingkat nasional, hal ini mencakup pertemuan tahunan badan legislatif Tiongkok di Beijing pada bulan Maret, serta hari-hari peringatan yang lebih spesifik bagi Falun Gong pada bulan April, Mei, dan Juli. Peristiwa yang lebih bersifat lokal—seperti kunjungan pemimpin PKT Xi Jinping ke Provinsi Shaanxi pada bulan Mei—juga memicu peningkatan upaya mengganggu, pemantauan, serta penganiayaan terhadap penduduk setempat yang berlatih Falun Gong.
4. Pada tahun 2023, jumlah praktisi Falun Gong yang tercatat tewas akibat penganiayaan telah melampaui 5.000 orang, dengan setidaknya 114 kematian terjadi sepanjang tahun tersebut
Setelah ditahan, para praktisi Falun Gong di Tiongkok menghadapi penyiksaan yang keji, yang terkadang menyebabkan mereka tewas dalam tahanan atau tak lama setelah dibebaskan. Dalam sebuah tonggak sejarah yang tragis pada Juni 2023, jumlah total penganut Falun Gong yang tercatat tewas akibat penganiayaan telah melampaui 5.000 orang. Hingga saat laporan ini ditulis, total kematian praktisi Falun Gong yang terdokumentasi akibat penganiayaan sejak Juli 1999 telah mencapai 5.032 jiwa, sebagaimana dicatat oleh Minghui.org. Jumlah sebenarnya dari mereka yang tewas karena berlatih Falun Gong diyakini jauh lebih besar, karena sulitnya memperoleh informasi terperinci, termasuk bagi banyak korban yang menjadi target perampasan organ.
Setidaknya 114 dari kasus-kasus tersebut terjadi pada tahun 2023, menurut informasi yang dicatat oleh jaringan jurnalis warga Minghui.org dan kemudian dikirimkan ke luar negeri. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang mengingat adanya keterlambatan pelaporan yang disebabkan oleh ketatnya sensor PKT terhadap informasi semacam itu. Kasus-kasus tewas tersebut terjadi di 21 provinsi, kotamadya, atau daerah otonom yang berbeda. Provinsi dengan jumlah kematian terbanyak adalah Jilin dengan 14 kasus, diikuti oleh Liaoning dan Hubei masing-masing dengan 12 kasus.
Para praktisi yang tewas pada tahun 2023 akibat penganiayaan PKT mencakup berbagai profesi mulai dari guru, dokter, hingga tenaga penjual. Dari para praktisi yang tewas dan diketahui jenis kelaminnya, 40 orang adalah laki-laki sementara 74 lainnya adalah perempuan. Rentang usia mereka berkisar antara 31 hingga 93 tahun. Praktisi termuda adalah Jiang Yong, pria usia 31 tahun, menjalani hukuman penjara 8,5 tahun di Provinsi Jilin atas tuduhan “subversi kekuasaan negara” setelah penangkapannya pada Juni 2021. Petugas di Penjara Gongzhuling Kota Changchun melakukan penyiksaan terhadap Jiang saat ia melakukan aksi mogok makan, dan menolak permohonan keluarga untuk membebaskannya melalui pembebasan bersyarat karena alasan medis. Ia tewas di Rumah Sakit Polisi Kota Changchun pada tanggal 23 Januari, sebuah insiden yang juga dilaporkan oleh jaringan hak asasi manusia akar rumput Weiquanwang.
Bersamaan dengan kasus-kasus kematian yang terdokumentasi ini, kekhawatiran serius tetap ada bahwa para tahanan hati nurani Falun Gong menjadi target perampasan organ, yaitu tindakan pembunuhan paksa terhadap para praktisi demi menyokong industri transplantasi organ Tiongkok yang sedang berkembang pesat. Selain penelitian medis yang diterbitkan pada tahun 2022, berbagai kasus terus bermunculan selama tahun 2023 tentang praktisi yang ditahan menjadi sasaran tes dan pemeriksaan medis secara paksa dan mencurigakan. Ini merupakan tanda awal menuju pengambilan organ, sebuah praktik yang telah terdokumentasi dengan baik. Para praktisi yang ditahan melaporkan adanya pengambilan sampel air liur dan darah, serta diharuskan menjalani pemindaian iris mata, elektrokardiogram (EKG), dan rontgen. Sebagai contoh, setelah kepolisian di Provinsi Guangdong menangkap Yu Mei wanita yang berusia 56 tahun, staf medis di Rumah Sakit Distrik Chikan dilaporkan mengambil sampel darahnya dan memaksanya untuk menjalani pemeriksaan elektrokardiogram serta rontgen. Yu Mei tidak memiliki kondisi medis sebelumnya, hal ini memperkuat kecurigaan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bentuk penyaringan awal (pre-screening) untuk menjadikannya calon donor organ paksa di bawah skema perampasan organ PKT yang luas.
5. Penindasan PKT kini menargetkan para praktisi Falun Gong di luar negeri, bahkan di saat pemerintah negara-negara demokratis mulai memberikan respons yang lebih serius
Upaya PKT dalam mengejar para praktisi Falun Gong meluas hingga jauh ke luar perbatasan Tiongkok. Pada tahun 2021, Freedom House menemukan bahwa rezim Tiongkok melakukan “kampanye penindasan lintas negara yang paling canggih, global, dan komprehensif di dunia”, dan bahwa praktisi Falun Gong termasuk di antara targetnya. Faktanya, partai tersebut beserta kaki tangannya telah menjalankan kampanye penindasan lintas negara terhadap Falun Gong selama lebih dari dua dekade, dengan memperluas dan menyempurnakan taktik, mekanisme, serta aparat yang saat ini menargetkan berbagai komunitas korban yang jauh lebih luas.
Serangan semacam itu terus berlanjut pada tahun 2023, dengan tiga dimensi utama yang menonjol.
- Pertama, individu-individu asal Tiongkok yang didukung oleh rezim atau terperdaya oleh propagandanya melakukan serangan fisik dan verbal terhadap para praktisi Falun Gong yang sedang mengadakan aksi protes damai menentang PKT dan kampanye penindasan yang dilakukannya. Di Brusel, seorang wanita melakukan pelecehan verbal terhadap para praktisi sedemikian rupa sehingga polisi menganggapnya tidak stabil secara mental. Selama kunjungan Xi Jinping ke San Francisco pada bulan November untuk KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), individu-individu asal Tiongkok yang diyakini telah dibayar oleh rezim berkerumun di depan spanduk-spanduk Falun Gong dengan bendera nasional Tiongkok yang sangat besar, dan setidaknya satu pemuda mencoba merobek spanduk tersebut. Juga sepanjang tahun 2023, di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Inggris, setidaknya lima orang menghadapi tuntutan karena menyerang secara fisik praktisi Falun Gong yang tengah meningkatkan kesadaran publik mengenai penganiayaan tersebut atau mengkritik PKT. Beberapa kasus berakhir dengan individu tersebut meminta maaf, membayar denda, atau menerima hukuman lain dari otoritas yudisial.
- Kedua, akun-akun Twitter dan situs web organisasi nirlaba yang terlibat dalam mendokumentasikan serta memublikasikan informasi mengenai penganiayaan PKT terhadap Falun Gong menghadapi serangan terkoordinasi oleh pengacau siber atau serangan siber penolakan layanan, yang terkadang terjadi bersamaan dengan perilisan laporan-laporan yang sangat berpengaruh.
- Ketiga, PKT terus menargetkan Shen Yun Performing Arts, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat, dengan kampanye global yang agresif untuk memaksa gedung teater dan pemerintah kota agar tidak menyelenggarakan pertunjukan tersebut, sembari secara bersamaan menargetkan publik dengan kampanye disinformasi berlapis. Dokumen internal PKT menyebut upaya ini sebagai “bagian penting dari… perjuangan melawan Falun Gong.” Dalam laporan terbaru mengenai upaya rezim tersebut untuk menghentikan Shen Yun, Falun Dafa Information Center menganalisis 135 insiden di 38 negara berupa upaya mengganggu, sabotase, disinformasi, dan serangan fisik oleh pejabat Tiongkok serta kaki tangan mereka yang telah menargetkan Shen Yun sejak tahun 2007; kumpulan data tersebut mencakup delapan insiden yang terjadi pada tahun 2023, terutama di Republik Dominika dan Korea Selatan. Selain itu, sepanjang tahun tersebut, fasilitas latihan Shen Yun di New York menghadapi insiden vandalisme, pengintaian yang sering dilakukan melalui drone, gugatan hukum yang mengada-ada, hingga ancaman potensi kekerasan senjata api.
Sama pentingnya dengan serangan-serangan terhadap Falun Gong di luar negeri tersebut, tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah negara-negara demokratis untuk mengungkap dan menghukum serangan ini selama dua tahun terakhir juga menjadi hal yang sangat signifikan. Sepanjang tahun 2023, sebanyak empat orang yang diduga agen Tiongkok ditangkap oleh pemerintah Amerika Serikat karena keterlibatan mereka dalam kampanye penindasan lintas negara oleh PKT terhadap Falun Gong di Amerika Serikat. Dalam insiden yang paling menonjol pada Mei 2023, dua pria ditangkap karena mencoba menyuap seorang pejabat IRS (kantor pajak AS) untuk mencabut status bebas pajak dari sebuah LSM yang terkait dengan Falun Gong di Amerika Serikat, yang diduga adalah Shen Yun Performing Arts. Ternyata, pejabat yang dimaksud sebenarnya adalah seorang agen rahasia FBI.
Namun, perlawanan terhadap penindasan lintas negara oleh PKT sering kali muncul dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Laporan penelitian yang diterbitkan bulan ini menemukan bahwa dalam 43 insiden di 19 negara sejak tahun 2007, para manajer teater lokal dan pejabat pemerintah telah menolak upaya diplomat Tiongkok untuk memfitnah Falun Gong dan membatalkan pertunjukan Shen Yun. Hal ini tetap dilakukan meskipun perwakilan PKT menggunakan intimidasi, paksaan ekonomi, serta taktik agresif lainnya.
6. Perlawanan di Tiongkok berkembang pesat seiring dengan keberhasilan advokasi internasional dalam meraih kemenangan
Meskipun PKT telah melakukan investasi besar-besaran untuk menghancurkan latihan ini, Falun Gong tetap bertahan—bahkan berkembang pesat—di Tiongkok dan secara global, memberikan kesehatan, harapan, serta ketenangan pikiran bagi puluhan juta orang. Di Tiongkok, para pengacara hak asasi manusia dengan berani mewakili klien-klien Falun Gong, rekan sejawat menunjukkan kebaikan, dan bahkan beberapa polisi bersimpati. Di seluruh dunia, warga biasa dan para pemimpin pemerintahan mengecam penganiayaan tersebut serta telah menjatuhkan sanksi kepada para pejabat Tiongkok. Saat ini, Falun Gong dilatih di lebih dari 100 negara, termasuk oleh banyak orang non-Tionghoa di tempat-tempat seperti Togo, Israel, Prancis, atau India, meskipun kelompok utama praktisinya berada di Tiongkok.
Jutaan penganut Falun Gong di seluruh Tiongkok terus mencetak dan menyebarkan selebaran serta spanduk bawah tanah guna melawan propaganda PKT dan mengungkap berbagai bentuk penindasan. Mereka juga secara diam-diam berbicara kepada kenalan, serta berbagi perangkat untuk melompati apa yang disebut sebagai “Great Firewall“, sehingga sesama warga dapat mengakses informasi tanpa sensor mengenai Falun Gong maupun topik lainnya.
Para praktisi di luar negeri melakukan panggilan telepon kepada polisi, jaksa, dan hakim, mendesak mereka untuk tidak berpartisipasi dalam penganiayaan serta memberi tahu mereka mengenai sanksi asing yang dijatuhkan kepada pejabat tinggi. Mereka dan pihak lainnya juga memperkenalkan konsep Tuidang, atau “keluar dari PKT”, sebuah rujukan untuk melepaskan afiliasi seseorang (sering kali dengan nama samaran) dari partai tersebut, Liga Pemuda, atau Pionir Muda. Upaya-upaya ini membuahkan hasil. Ratusan juta warga Tiongkok telah menerbitkan pernyataan Tuidang, yang menjauhkan diri mereka dari PKT dan kebrutalannya. Laporan dari Tiongkok sesekali memuat kesaksian tentang hakim atau petugas yang menyatakan simpati kepada para praktisi dan keengganan untuk menyakiti mereka, yang terkadang merujuk pada panggilan telepon dari luar negeri yang telah mengubah pandangan mereka terhadap latihan ini.
Juga di seluruh dunia, kerabat dari mereka yang ditahan di Tiongkok meningkatkan kesadaran publik, melakukan advokasi demi pembebasan mereka, dan sering kali mendapatkan dukungan dari wakil rakyat serta pemerintah asing. Pada tahun 2023, di antara berbagai tindakan lainnya, anggota Kongres Amerika Serikat menyelenggarakan pengarahan Kongres (Congressional briefing) yang menyoroti penderitaan keluarga-keluarga tersebut; sejumlah perwakilan menulis surat kepada Departemen Luar Negeri AS guna mendesak mereka untuk mengangkat kasus-kasus konstituen mereka kepada mitra Tiongkok; dan seorang mantan pejabat Italia menerbitkan opini (op-ed) yang mendesak pembebasan kerabat dari seorang penduduk Eropa. Setidaknya satu kasus berakhir bahagia pada tahun 2023, ketika Yolanda Yao bersatu kembali dengan orang tuanya di California. Pasangan lansia tersebut telah dipenjara di Tiongkok dari tahun 2015 hingga 2020 karena memiliki materi dan kalender mengenai Falun Gong serta penganiayaan tersebut. Mereka melarikan diri dari negara itu setelah menghadapi tindakan mengganggu yang intens pasca pembebasan mereka.
Secara lebih luas, badan-badan legislatif telah mempertimbangkan serta mengesahkan resolusi dan undang-undang yang bertujuan untuk mengakhiri penganiayaan terhadap Falun Gong. Di Taiwan, beberapa kota termasuk Taipei, Tainan, dan Kaohsiung telah meloloskan resolusi untuk meningkatkan kesadaran mengenai perampasan organ dari para tahanan Falun Gong, serta menyerukan langkah-langkah untuk mencegah pasien bepergian ke Tiongkok demi mendapatkan transplantasi.
Di Amerika Serikat, dua rancangan undang-undang nasional diajukan pada tahun 2023. Stop Forced Organ Harvesting Bill yang bersifat bipartisan, diajukan pada bulan Februari dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Maret dengan hasil pemungutan suara 413 berbanding 2. Rancangan undang-undang pendampingnya di Senat saat ini masih dalam proses peninjauan di Komite Hubungan Luar Negeri. Sementara itu, Falun Gong Protection Act yang juga bersifat bipartisan dan diajukan kembali pada bulan Juni, telah mengumpulkan 17 sponsor pendamping serta sedang menunggu pemungutan suara di DPR. Jika disahkan, kedua undang-undang tersebut akan menjatuhkan sanksi kepada para pelaku (individu maupun entitas) yang terlibat dalam perampasan organ secara paksa terhadap para praktisi Falun Gong dan tahanan hati nurani lainnya.
Di tingkat negara bagian, upaya bikameral dan bipartisan yang disahkan di Legislatif Texas mulai berlaku pada tanggal 1 September. Undang-undang ini bertujuan untuk menghentikan cakupan asuransi kesehatan bagi transplantasi organ di negara-negara yang diketahui melakukan perampasan organ secara paksa, termasuk Tiongkok. Faktanya, undang-undang tersebut menegaskan bahwa “organ [di Tiongkok] mungkin telah dirampas dari ratusan ribu orang yang dipenjara, terutama para praktisi Falun Gong.” Undang-undang tersebut ditandatangani menjadi hukum pada tanggal 18 Juni, dan menandai undang-undang pertama di Amerika Serikat yang memberlakukan langkah-langkah pencegahan keterlibatan bagi pasien Amerika.
Pandangan ke Depan ke Tahun 2024
Tanggal 20 Juli 2024 akan menandai 25 tahun sejak Jiang Zemin dan PKT meluncurkan kampanye kekerasan untuk memusnahkan Falun Gong. Pada saat itu, Jiang menyerukan agar Falun Gong diberantas dalam waktu tiga bulan. Ia tidak pernah menyangka bahwa kelompok keyakinan ini akan bertahan menghadapi serangan gencar rezim, bahkan bertahan melampaui masa hidupnya sendiri. Jelas sekali, ia salah.
Seiring dengan aparat keamanan PKT yang mendekati peringatan ini, mereka menyikapi kegagalan tersebut dengan satu-satunya cara yang mereka ketahui—bukan dengan mengakui kesalahan, melainkan dengan semakin mengintensifkan penindasan. Selain itu, seiring upaya rezim untuk melawan upaya edukasi publik oleh para praktisi Falun Gong, rezim tersebut kembali berfokus pada penyebaran kebohongan dan disinformasi mengenai latihan ini serta entitas-entitas sukses yang didirikan oleh para praktisi, seperti Shen Yun Performing Arts. Hal ini terjadi baik di dalam maupun di luar Tiongkok.
Pada tahun mendatang, para pengamat perlu memperhatikan arahan baru pemerintah Tiongkok di situs-situs resmi yang mendesak kewaspadaan dan peningkatan pemantauan terhadap para praktisi Falun Gong setempat menjelang peringatan 25 tahun dimulainya penganiayaan pada bulan Juli, serta peringatan permohonan damai yang dilakukan oleh para penganut di Beijing pada bulan April 1999. Seiring dengan berkembangnya peristiwa berita terkini di Tiongkok, perhatikan juga para praktisi Falun Gong yang menjadi target karena membagikan informasi tanpa sensor, termasuk mengenai subjek-subjek yang tidak terkait dengan penganiayaan tersebut, sebagaimana yang terjadi pada puncak pandemi COVID-19.
Di luar perbatasan Tiongkok, perhatikan upaya-upaya baru yang canggih untuk menyebarkan klaim palsu mengenai keyakinan Falun Gong dan komunitas praktisi, termasuk melalui penggunaan citra yang dihasilkan kecerdasan buatan (AI), akun media sosial palsu, sisipan berbayar, atau laporan yang menyesatkan di media arus utama Barat.
Dalam nada yang lebih positif, perhatikan para pejabat pemerintah dan tokoh terkemuka lainnya di seluruh dunia yang terus menentang upaya rezim untuk membungkam dukungan terhadap Falun Gong. Menjelang peringatan 25 tahun penganiayaan tersebut, diperkirakan akan muncul tambahan pernyataan solidaritas terhadap para praktisi yang teraniaya, penuntutan terhadap agen-agen PKT yang terlibat dalam penindasan lintas negara, serta dengar pendapat atau inisiatif legislatif untuk meningkatkan kesadaran mengenai penderitaan para praktisi Falun Gong atau untuk meringankan penderitaan mereka.
Dari perspektif ini, tahun 2024 telah diawali dengan langkah yang kuat. Pada tanggal 18 Januari, Parlemen Uni Eropa mengesahkan sebuah resolusi yang belum pernah ada sebelumnya, yang secara khusus berfokus hanya pada Falun Gong. Resolusi tersebut menyerukan penghentian penganiayaan, penjatuhan sanksi terhadap para pejabat PKT yang bertanggung jawab atas penindasan hak asasi manusia, serta pembebasan Ding Yuande, ayah dari seorang penduduk Jerman.
Semoga sisa tahun 2024 membawa lebih banyak kabar baik.










